Valuasi Ekonomi Pedesaan

Pembangunan ekonomi dan sosial-budaya di pedesaan tidak dapat lepas dari aspek sumber daya alam dan lingkungan hidup baik di darat maupun di laut. Bagi masyarakat pedesaan seluruh aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan spiritual – baik emosional maupun fungsional – tergantung pada seluruh sumber daya alam dan jasa lingkungan yang ada di sekitarnya. Tak heran, tercatat kontribusi nilai produksi pertanian dari pedesaan pada 2017 total mencapai Rp 1.344 triliun. Nilai ini meningkat Rp 350 triliun bila dibandingkan pada tahun 2013 lalu.

Serapan dana desa per tahun 2017 mencapai 98,41 persen di 74.910 desa di Indonesia. Namun, pertanyaan mulai muncul saat Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 merilis data kemiskinan di pedesaan mencapai 13,20 persen. Seharusnya, dengan nilai produksi pertanian dari pemanfaatan sumber daya alam di pedesaan dan dengan serapan dana desa yang hampir mencapai angka 100 persen sudah dapat berkontribusi mengentaskan kemiskinan pedesaan.

Ternyata, dengan pesatnya pembangunan ekonomi, meningkatnya tantangan terkait perubahan iklim, ledakan populasi, meningkatnya tekanan komersialisasi atas sumber daya alam lahan, hutan, dan laut, keseluruhannya mendorong terjadinya penyusutan sumber daya alam dan degradasi lingkungan yang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi di pedesaan. Segala resiko dan dampak tentu dirasakan langsung oleh masyarakat pedesaan. Meningkatnya tekanan komersialisasi sumber daya alam – misalnya hutan – atas nama investasi untuk pembangunan dan pertumbuhan, sering berujung pada peminggiran/marginalisasi dan bahkan pengusiran (displacement) masyarakat pedesaan dari wilayahnya sendiri. Akses atas potensi sumber daya alam pedesaan yang merupakan kekayaan ekonomi rill (economic wealth) masyarakat tersebut, jadi terpinggirkan, justru oleh upaya yang mengatasnamakan pembangunan dan pertumbuhan kesejahteraan (income and wealth). Demi menumbuhkan pendapatan per kapita sebagai bagian dari ukuran kemajuan pembangunan manusia melalui berbagai investasi, tanpa disadari upaya pemerintah beresiko menurunkan pendapatan riil per kapita masyarakat pedesaan yang terkena dampak pembangunan tersebut.

Dalam ulasan ini, kami ingin menunjukkan bahwa hak kelola wilayah dan sumber daya alam jika dikembalikan kepada masyarakat pedesaan sebetulnya memiliki nilai keuntungan ekonomi yang tinggi. Studi ini kami lakukan di enam desa yakni Desa Karang Kabupaten Lebak, Desa Kajang Kabupaten Bulukumba, Desa Riam Batu Kabupaten Sintang, Desa Saureinu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Distrik Makbon Kabupaten Sorong, dan Desa Kaluppini Kabupaten Enrekang. Dengan pendekatan demikian, diperoleh proxy nilai ekonomi yang beragam dari keenam desa yang divaluasi. Hasil valuasi menunjukkan bahwa nilai ekonomi masyarakat pedesaan merentang dari IDR 28,92 M/tahun (Kajang) sampai IDR 41,23 M/tahun (Moi Kelim).

Keberatian nilai ini menjadi semakin bermakna, saat disandingkan dengan ukuran lain yang jadi indikator ekonomi mainstream. Misalnya PDRB dan UMR setempat. Kalau saja kedua indikator ini merepresentasikan upaya pemerintah dalam menyejahterakan, maka nilai ekonomi di hampir seluruh keenam masyarakat pedesaan telah mulai melampaui apa yang dapat disiapkan pemerintah. Di titik ini upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat pedesaan di keenam wilayah, sebenarnya bisa saja hanya perlu fokus pada penyiapan prakondisi untuk masyarakat pedesaan tumbuh dan berkembang. Di atas itu semua, kepastian hukum akan hak dan akses atas wilayahnya sendiri menjadi keniscayaan yang selama ini belum diperhatikan pemerintah secara konkret dan serius. Meski di beberapa desa, keperluan ini sudah digagas dari mulai penyiapan Peraturan Desa.

Produk SDA dan Jasa Lingkungan di Enam Desa

Keseluruhan dari ke enam desa yang teridentifikasi memiliki beragam produk SDA dan jasa lingkungan. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa terdapat lebih dari seratus macam produk SDA dan jasa lingkungan yang tersedia di tengah wilayah masyarakat pedesaan. Macam manfaat ini tergolong ke dalam kelompok flora, fauna dan kelompok lain-lain (pasir, air, ekowisata). Dalam beberapa penelusuran data, dari seratus macam manfaat yang teridentifikasi di masing-masing desa, berhasil pula diidentifikasi komoditas utama yang dinilai memiliki peran dan kontribusi ekonomi dalam realitas dan kegiatan keseharian mereka. Komoditas utama ini pada umumnya menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah pedesaan. Selain komoditas utama, di ke enam wilayah pedesaan diidentifikasi pula jasa lingkungan utama, seperti fungsi hidrologi hutan, serapan karbon, wisata alam, pengendalian pasok air, wisata budaya dan semacamnya (Tabel 3).

Tabel 3. Macam-macam Komoditas SDA dan Jasa Lingkungan Utama

Desa Komoditas Utama (Produk SDA) Jasa Lingkungan Utama
Desa Kasepuhan Karang Pertanian: padi lokal dan nasional (ir)

Perkebunan : durian, manggis, pisang, dukuh

Kayu : kayu sengon dan afrika

Ternak : ayam, kambing, kerbau air untuk konsumsi rumah tangga.

Fungsi hidrologi dari hutan (sumber air, irigasi) dan penyimpanan karbon.

Wisata alam; wisata budaya.

Desa Kajang Hutan: kayu bakar, kayu bangunan (sangat sedikit), air konsumsi rumah tangga.

Lahan pertanian: padi, jagung, merica, karet, kayu bakar, buah-buahan (durian-rambutan-langsat), kopi, kakao, kelapa, sukun, kayu bangunan, pakan ternak (rumput dan gamal), peternakan.

Pengendalian pasok air sawah (pertanian), wisata budaya adat kajang dan penyimpanan karbon
Desa Kalluppini Lahan pertanian kering (jagung kuning dan kacang tanah) Air
Desa Seberuang Karet, jengkol, air, cabe, ikan, padi, durian, tengkawang. Ekowisata, pemasok air untuk pltmh dan pengendalian fungsi hidrologi.
Desa Saureinu Pangan : sagu, keladi, pisang, padi sawah rawa

Protein : ulat sagu, teok (cacing muara), lokan, ikan rawa gambut.

Ternak : ayam dan babi

Tanaman keras : cengkeh, kopra, pinang, pala, kakao, durian dan bambu.

Air untuk konsumsi

Fungsi hidrologi hutan dan penyimpan karbon

Potensi pariwisata.

Hutan tebangan (log over) karenanya potensi menjadi kecil untuk kayu dan serapan karbon

Desa Moi Kelim Pinang, matoa, kayu, obat-obatan, sagu, coklat, kelapa.

Buah-buahan: mangga, duren, jeruk.

Jambu: umbi-umbian, sayuran.

Sumber daya laut: berbagai jenis ikan, udang, lobster, kima, lola, kepiting.

Sungai sebagai sumber air dan energi listrik; pasir pantai sebagai bahan bangunan; pariwisata pulau um, pariwisata biodiversity, laut dan terestrial.

 

Estimasi Nilai Ekonomi Ekosistem di Pedesaan

Valuasi ekonomi dalam artikel ini berfokus pada macam manfaat utama atau komoditi yang diyakini menjadi motor penggerak ekonomi pedesaan. Informasi ini diperoleh saat penelusuran data sekunder tentang macam manfaat yang dinilai memiliki manfaat terpenting dari perspektif ekonomi pedesaan (tabel 3). Berbagai produk dan jasa lingkungan ini diestimasi nilainya dengan pendekatan nilai pasar. Jika tidak dimungkinkan di dekati dengan nilai pasar, digunakan metode benefit transfer, yang berusaha mengambil nilai satuan dari penelusuran yang telah dilakukan sebelumnya untuk diterapkan pada studi ini setelah dilakukan beberapa penyesuaian.

Beberapa parameter yang dibutuhkan untuk valuasi didapatkan baik dari penggalian informasi di lapangan, dari data sekunder seperti Kabupaten dalam Angka, penggalian informasi di internet, maupun informasi dari studi lain. Valuasi nilai ekonomi yang dilakukan di setiap wilayah kajian berbeda-beda cakupannya, tetapi pada umumnya berfokus pada nilai manfaat langsung dan tidak langsung dalam struktur ideal nilai ekonomi total (Total Economic Value, TEV) (Gambar 1). Beberapa wilayah pedesaan, seperti Moi Kelim dan Kajang berhasil pula menghitung nilai lain dalam kategori nilai non-manfaat (non-use values), sehingga nilai valuasi yang diperoleh lebih luas.

Dengan pendekatan di atas, diperoleh nilai ekonomi yang beragam dari ke enam wilayah desa seperti yang disajikan pada Tabel 4. Nilai tersebut tidak mencakup nilai yang tidak dirasakan manfaatnya secara langsung seperti nilai keberadaan (existence value), nilai warisan (bequest value), dan nilai pilihan (option value). Untuk manfaat langsung dari produk sumber daya alam, nilai ini berada pada rentang antara IDR 26,12 M/tahun (Kajang) sampai dengan IDR 35,28 M/tahun (Kalluppini). Sementara itu, nilai jasa lingkungan berkisar antara IDR 0,31 M/tahun (Kalluppini) sampai IDR 148,43 M/tahun (Moi Kelim). Nilai ekonomi yang mendekati ideal ditunjukkan Moi Kelim yang mencapai IDR 159,93 M/tahun, termasuk di dalamnya nilai non manfaat sebesar IDR 3,54 M/tahun.

Estimasi nilai seperti yang dijabarkan dalam tabel di atas dibagi menjadi dua: nilai ekonomi dari produk SDA dan jasa lingkungan. Perlu dicatat bahwa terdapat keterkaitan dan ketergantungan antara nilai ekonomi produk SDA dengan nilai ekonomi dari jasa lingkungan. Sebagian besar produk ekonomi yang dimanfaatkan langsung oleh masyarakat adat (misalnya hasil pertanian atau perkebunan), pada umumnya tidak bisa didapatkan jika jasa lingkungan tidak tersedia (misalnya fungsi hidrologi).

Hasil valuasi ekonomi yang diperoleh dapat saja dianggap kecil dan tidak signifi kan. Namun perlu dicatat bahwa angka tersebut didapatkan dari estimasi yang sangat konservatif karena beberapa alasan. Pertama, belum semua nilai manfaat diperhitungkan, terlebih nilai-non manfaat. Kedua, dalam nilai manfaat langsung sekalipun, pendapatan natura (non-cash revenue) dan curahan waktu bekerja di pedesaan dalam pemanfaatan sumberdaya alamnya keduanya belum masuk kalkulasi. Ketiga, nilai budaya, kearifan lokal yang melekat pada keseluruhan interaksi dengan lanskap wilayah pedesaan yang menjadi faktor kelenturan (resilience) desa belum masuk hitungan. Karena itu nilai ini dapat menjadi bernilai jika disandingkan dengan ukuran lain yang jadi indikator kesejahteraan ekonomi yang digunakan pemerintah. Misalnya PDRB dan UMK setempat. Kalau saja kedua indikator ini merepresentasikan upaya pemerintah dalam menyejahterakan masyarakatnya, maka nilai ekonomi di hampir seluruh ke enam wilayah pedesaan mulai melampaui kinerja rata-rata ekonomi dan standar hidup yang ditetapkan pemerintah dalam meningkatkan membangun ekonomi daerah. Perbandingan nilai ekonomi ke enam wilayah pedesaan dan angka PDRB dan UMK untuk kabupaten masing-masing disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan Nilai Ekonomi Desa dengan PDRB dan UMK masing-masing Kabupaten

Desa Nilai Ekonomi Produk SDA dan Jasling PDRB dan UMK masing-masing Kabupaten
Kasepuhan Karang IDR 36,2 M/Tahun

IDR 16,32 juta/kapita/tahun

IDR 1,36 juta/kapita/nulan

Catatan : Nilai ekonomi > PDRB Nilai ekonomi < UMK

PDRB Kab Lebak 2016 :

IDR 13,77 juta/kapita/tahun

UMK Kab Lebak 2018 : IDR 2,13 juta/bulan

Kajang IDR 28,92 M/tahun (minus budaya tenun)

IDR 6,42 juta /kapita/tahun

IDR 0,54 juta/kapita/bulan

Catatan: Nilai ekonomi < PDRB Nilai ekonomi < UMK

Estimasi PDRB Kabupaten Bulukumba 2017 : IDR 27,06 juta/kapita/tahun

UMP Sulsel 2018 : IDR 2,65 juta/bulan

Kalluppini IDR 35,59 M/tahun

IDR 5,07 juta/kapita/tahun

IDR 0,42 juta/kapita/bulan

Catatan: nilai ekonomi < PDRB Nilai ekonomi < UMK

PDRB Kabupaten Enrekang 2016 :

IDR 29,08 juta/kapita/tahun

IDR 2,42 juta/kapita/bulan

UMP Sulawesi Selatan (2016 : IDR 2,6 juta/bulan

Seberuang IDR 38,49 M/tahun (total)

IDR 36, 43 juta/kapita/tahun

IDR 3,04 juta/kapita/bulan

Catatan : nilai ekonomi > PDRB nilai ekonomi > UMP

PDRB Kab Sintang 2016 (ADHB, Lapangan Usaha): IDR 27,89 juta/kapita/tahun

UMK Sintang (2017): IDR 2,03 juta/bulan

Saureinu IDR 33,54 M/tahun

IDR 23,19 juta/kapita/tahun

IDR 1,9 juta/kapita/bulan

Catatan: nilai ekonomi < PDRB nilai ekonomi > UMP

IPDRB Mentawai 2016:

IDR 42,79 juta/kapita/tahun atau

IDR 3,5 juta/kapita/bulan

UMP Sumbar 2016: IDR 1,8 juta/

Bulan

Moi Kelim Nilai ekonomi manfaat langsung:

IDR 159 M/tahun

IDR 41,23 juta/kapita/tahun

IDR 3,44 juta/kapita/bulan

Catatan: Nilai ekonomi < PDRB

dengan migas

Nilai ekonomi > PDRB tanpa

migas

Nilai ekonomi > UMK

PDRB Kabupaten Sorong 2016:

Dengan migas= IDR 93,22 juta/

kapita/tahun atau IDR 7,77 juta/

kapita/bulan

Tanpa migas= IDR. 33,86 juta/

kapita/tahun atau IDR 2,82 juta/

kapita/bulan

UMR Papua Barat 2018: IDR 2,67

juta/bulan

 

Tabel 5 di atas memberikan gambaran bahwa sebagian wilayah pedesaan memperlihatkan nilai ekonomi yang relatif besar jika disandingkan dengan indikator ekonomi atau standar kesejahteraan yang umum digunakan, seperti PDRB dan atau UMK (Seberuang dan Moi Kelim). Moi Kelim, sekalipun lebih kecil untuk PDRB dengan migas, namun lebih besar bila dibandingkan dengan PDRB tanpa migas, dari PDRB Sorong, nilai per kapita perbulannya masih lebih besar dari UMP Papua Barat. Komunitas MA Kajang dan MA Kalluppini yang menunjukkan fenomena sebaliknya, yakni nilai ekonominya lebih kecil baik atas PDRB Bulukumba maupun UMP Sulawesi Selatan.

Nilai ekonomi tersebut sangat penting karena memang ke enam wilayah adat sangat bergantung kepada alam dan lingkungan. Stuktur pekerjaan didominasi di ke enam wilayah pedesaan adalah pekerjaan petani atau nelayan, dan sesungguhnya tidak ada pekerjaan yang hanya mengurus rumah tangga atau pengangguran yang sepenuhnya tidak bekerja. Salah satu contoh, di data statistik BPS Mentawai tidak ada klasifi kasi standar seperti petani, karyaman, PNS, polisi, melainkan memakai klasifi kasi ‘berusaha sendiri’, ‘berusaha tidak tetap’, ‘berusaha dibantu buruh’, ‘pekerja bebas’, dan ‘pekerja keluarga/tidak dibayar’ (BPS 2017), yang mungkin lebih cocok dengan konteks Desa Saureinu’ dan Mentawai pada umumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Saureinu’ sangat tergantung oleh lahan pertanian dan perkebunan campur sebagai mata pencaharian dan sumber pendapatan. Hilangnya lahan untuk mata pencaharian masyarakat berarti meningkatnya jumlah masyarakat miskin dan meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melakukan subsidi kepada masyarakat miskin.

Dari tabel 5 di atas, di Kabupaten Sintang misalnya, nilai ekonomi SDA per kapita yang dinikmati masyarakat Seberuang sebesar Rp. 36,4 juta per tahun sebenarnya jauh lebih tinggi dari PDRB/kapita Kabupaten Sintang sebesar Rp. 27.9 juta. Di lingkungan pedesaan Seberuang di lokasi studi Riam Batu, tidak teridentifi kasi adanya pendapatan ‘orang luar’ sehingga seluruh nilai ekonomi SDA yang teridentifi kasi di sana murni dimiliki dan dinikmati oleh masyarakat Seberuang Riam Batu. Demikian juga halnya dengan kasus Desa Kajang, Moi Kelim, dan Saureinu. Nilai ekonomi SDA per kapitanya harus dibanding dengan proporsi PDRB per kapita kabupaten masing-masing yang betul-betul tinggal dan dinikmati masyarakat di kabupaten tersebut, bukan dengan nilai total PDRB/kapita.

Sementara masyarakat pedesaan mengharapkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya, perhitungan di atas menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam merencanakan investasi untuk pertumbuhan ekonomi daerah yang mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek karena menyangkut pendapatannya, dan jangka panjang karena menyangkut kepemilikannya atas harta berupa sumber daya alam, khususnya sumber daya lahan, dan jasa ekosistem yang menjadi faktor pendukung utama sistem produksi pada lahan tersebut. Konsekuensi dari pemahaman ini adalah bahwa setiap rencana investasi dengan tujuan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah harus memastikan dari awal (ex-ante):

(i) Investasi bermuara pada peningkatan pendapatan atau tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di atas tingkat kesejahteraan riil yang sudah dinikmati selama ini dari akses dan pemanfaatan sumber daya alam yang melekat sebagai hak ekonomi masyarakat pedesaan yang terkena dampak atau menjadi target dampak investasi.

(ii) Investasi yang dapat menjamin keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat adat terdampak.

(iii) Tidak terjadi destruksi kekayaan masyarakat adat dalam bentuk pengalihan kepemilikan lahan sebagai modal dasar (base-capital) sumber pendapatan masyarakat tersebut dan jasa ekosistem sebagai natural capital pendukung sistem produksi lokal.

Kegagalan memastikan tiga hal di atas akan menjerumuskan masyarakat desa pada: pemiskinan ditingkat masyarakat ketika ekonomi bertumbuh secara makro (growth immiserizing eff ect), peminggiran (marginalization), pengusiran (displacement), dan keterasingan (alienation). Pada titik ini upaya yang diperlukan dari pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat pedesaan di ke enam wilayah sebenarnya dapat berfokus pada penyiapan prakondisi untuk masyarakat pedesaan agar lebih tumbuh dan berkembang. Di beberapa tempat, prakondisi prioritas yang dibutuhkan antara lain lebih tertuju pada perlunya penyiapan infrastruktur dasar, yakni perbaikan jalan dan jembatan dan penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan (Sintang), sekalipun untuk wilayah lain pembangunan jalan justru jadi semacam ancaman (Moi Kelim).

Di atas itu semua, kepastian hukum akan hak dan akses desa atas wilayahnya sendiri menjadi keniscayaan bagi keseluruhan ke enam desa yang selama ini belum diperhatikan pemerintah secara konkret dan serius. Keperluan ini sudah digagas dari mulai penyiapan Perdes pengakuan hutan adat yang keseluruhannya (3 ribuan ha) berfungsi lindung (Seberuang, Desa Riam Batu).

 

Yayan Hidayat

Staff Analis Kebijakan CIPA