Jln. Kemuning 1 No. 29 Utan Kayu Utara, Jakarta Timur admin@cipa.or.id +62 819-2800-3808

UU Cipta Kerja, Produk Kebijakan untuk Publik?

Oleh: Ahmad Choirul Furqon – Deputi Hubungan Partai Politik CIPA

Sumber: Pixabay

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang disahkan menjadi Undang-Undang pada 5 Oktober 2020 lalu, memicu munculnya anggapan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak mengindahkan suara konstituennya. Pasalnya, UU Cipta Kerja ini menuai penolakan yang terbilang begitu kencang. Bahkan, sejak presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan untuk pertama kalinya pada pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019 yang lalu (Idhom, 2019).

Kejanggalan silih berganti menghiasi pembahasan UU tersebut sejak awal. Mulai dari banyaknya versi draft yang beredar di masyarakat, pembahasan UU yang sangat cepat, hingga hilangnya pasal-pasal dalam draft yang akan ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Kejadian tersebut membuat berbagai pihak bersuara mulai dari buruh, mahasiswa, akademisi dan partai politik seperti Demokrat yang sampai-sampai melakukan aksi walkout saat Rapat Paripurna pembahasan UU Cipta Kerja.

Menurut Direktur Imparsial, Al Araf, dalam pembahasan UU Cipta Kerja memiliki banyak permasalahan mulai dari proses penyusunan hingga masalah subtansi yang terkandung didalamnya. Pertama, adanya cacat prosedur dalam pembahasan UU Cipta Kerja. Hal ini karena pembahasan dilakukan secara tertutup, tidak transparan, serta tidak membuka jalan atau ruang bagi partisipasi masyarakat sipil.

Kedua, secara substansi UU Cipta Kerja memiliki banyak pasal yang bermasalah. Salah satunya, terdapat pasal yang membangkitkan kembali aturan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (Hakim, 2020), yakni pasal yang mengatur tetang Peraturan Pemerintah (PP) yang dapat digunakan untuk mengubah UU. Hal tersebut tentu bertetangan dengan ketentuan konstitusi dan aturan perundang-undangan yang telah ada, khususnya Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa PP memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan UU. Ketiga, dalam aspek ketenagakerjaan dalam hal uang pesangon dari 32 bulan menjadi 25 bulan. Hal tersebut tentu memberikan dampak kerugian bagi kalangan buruh yang memang secara ekonomi dikatakan rendah.

Baca Juga :   Class of Development Studies: Boyongan Ibu Kota

Secara prinsip, Indonesia sebagai sebuah negara sejak lama telah mencoba menerapkan good governance dalam berbagai proses pembuatan kebijakan, salah satunya transparansi. Tujuannya, untuk menjaga kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat yang akan merasakan dampaknya secara langsung. Selain itu, transparansi juga dapat digunakan sebagai dasar untuk membentuk partisipasi masyarakat, sehingga dapat memunculkan ceck and balances antara subjek pembuat kebijakan dengan objek yang akan menerima kebijakan.

Namun, yang menjadi sebuah titik nadir, DPR mengungkapkan bahwasanya, selama pembahasan UU yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ini sudah partisipatif karena selalu disiarkan melalui televisi parlemen. Padahal, dengan disiarkan melalui televisi parlemen pun tidak semata-mata dapat meningkatkan partisipasi publik dalam tahap pembahasan UU tersebut. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana sikap pemerintah baik eksekutif maupun legislatif melihat banyaknya penolakan tersebut?

Pledoi yang Menyakitkan

Hal yang mengagetkan belakangan ini, pemerintah dan DPR membuat upaya pelurusan terhadap apa yang dianggap hoax yang mengakibatkan demo besar-besaran terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan press conference Presiden melalui kanal YouTube Sekretariat Negara pada awal Oktober lalu yang menyatakan, demonstrasi besar-besaran yang terjadi diakibatkan oleh disinformasi dan hoax yang beredar di tengah-tengah masyarakat.

Dalam hal ini, pemerintah terkesan memberikan penyederhanaan permasalahan yang sedang berkecamuk di tengah masyarakat. Padahal permasalahan yang terjadi bukan hanya terkait permasalahan terhadap UU Cipta Kerja yang selesai begitu saja – mengingat permasalahannya bukanlah hanya terletak pada materil substantif daripada UU tersebut, tapi juga bermasalah melalui segi formil atau bagaimana proses pembahasan UU tersebut.

Pembahasan yang tidak transparan dan terkesan terburu-buru inilah yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan dan keresahan di tengah masyarakat. Pemerintah mengungkapkan bahwasanya UU ini harus segera disahkan. Pasalnya, negara diklaim tengah menghadapi kondisi yang tidak menentu dengan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan instabilitas ekonomi. Sehingga diharapkan UU ini dapat memulihkan kembali kondisi perekonomian Indonesia yang sedang tidak menentu.

Baca Juga :   Ikhtisar Diskusi "Smart City and Smart Village" Ikhtiar Lompatan Pembangunan Nasional’

Kebijakan Publik yang Menyakiti Publik

Friedrich dalam Widodo (2017:13) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan dalam mencari kesempatan-kesempatan yang dapat mewujudkan keinginan yang dimiliki oleh seseorang, kelompok maupun pemerintah. Sedangkan menurut Lasswell dalam Widodo (2017:11), kebijakan merupakan suatu program yang memiliki nilai yang telah diproyeksikan kemudian dipraktekkan sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Adapun menurut Abidin dalam Anggara (2014:37), kebijakan merupakan suatu role yang berfungsi sebagai pedoman umum yang bersifat luas dan berada pada strata strategis untuk kebijakan dan keputusan khusus bawahannya.

Berdasarkan tiga pengertian kebijakan tersebut, kita dapat menarik benang merah bahwa kebijakan merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah dilakukan. Apabila pembahasan dan pengesagan UU Cipta Kerja dikaji secara teoritis dalam kacamata kebijakan publik, terlihat bahwa pengesahan UU Cipta Kerja ini sah di mata hukum, tapi  juga cacat dalam kebijakan publik.

Proses kebijakan publik sesuai dengan konsep yang diperkenalkan oleh David Easton diawali dengan input, dilanjutkan dengan porses internal dalam sebuah political system, setelah itu terdapat sebuah output yang akan menimbulkan sebuah reaksi masyarakat. Sehingga memunculkan feedback yang digunakan sebagai evaluasi atau input baru. Dengan demikan, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk dibawa dalam proses political system dan memunculkan kebijakan baru yang lebih baik sesuai dengan harapan publik.

Gambar: Skema Alur Kebijakan Publik David Easton

Yang terjadi dalam UU Cipta Kerja ini tidak demikian, proses input bisa jadi ada, tapi tidak diketahui oleh publik secara luas, yang kemudian masuk dalam proses politik. Ketika dalam proses politik, sudah terdapat banyak penolakan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari kalangan aktivis, akademisi, buruh, bahkan organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadyah.

Baca Juga :   Menanti Efek dan Akurasi Realisasi Program PEN

Bagi penulis, baik eksekutif maupun legislatif harusnya mempertimbangkan penolakan tersebut sebagai feedback dari masyarakat, terlebih kalangan yang menolak merupakan obyek yang paling merasakan dari keberadaan UU Cipta Kerja. Namun yang terjadi sebaliknya, proses tetap dijalankan oleh legislatif sampai akhirnya secara resmi diundangkan oleh Presiden pada tanggal 2 November 2020 dengan dokumen UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *