Jln. Kemuning 1 No. 29 Utan Kayu Utara, Jakarta Timur admin@cipa.or.id +62 819-2800-3808

Quo Vadis Tata Kelola Garam Nasional

oleh Muhammad Luthfil Hakim*
Penyusun Bahan Kebijakan di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

Pada tahun 2021 jumlah impor garam nasional mencapai 3.077.901 ton atau naik 375.305 ton dari tahun 2020. Jumlah ini ditetapkan berdasarkan data kebutuhan garam nasional yang berjumlah 4,671,700 dan prediksi jumlah produksi garam rakyat untuk tahun 2021 yakni sejumlah 2.100.000 juta ton.

Kebutuhan impor tahun 2021 terdiri dari garam industri jenis aneka pangan sejumlah 612.000, CAP 2.426.400, Farmasi dan Kosmetik 5.501 dan pertambangan/pengeboran minyak 34.000. Kebutuhan ini tidak mampu dipenuhi oleh produksi garam rakyat nasional yang sebagian besar masih menghasilkan garam jenis konsumsi dengan variasi kualitas baik K1, K2, dan K3.

Terhadap peningkatan jumlah impor dan kebutuhan garam industri tersebut, pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas garam rakyat sehingga dapat mensubtitusi garam impor.

Tulisan ini mencoba untuk memberikan gambaran tentang masa depan tata kelola garam nasional. Penulis berpendapat bahwa terdapat dua solusi yang dapat menjadi alternatif kebijakan tata kelola pergaraman nasional pada waktu yang akan datang. Pertama adalah percepatan subtitusi impor garam dan kedua yaitu penguatan monitoring giat usaha pergaraman nasional.

Subtitusi

Melalui Rapat Terbatas Tingkat Menteri pada 5 Oktober 2021 Presiden telah mengarahkan pada jajaran kabinetnya agar permasalahan pergaraman nasional dapat dibenahi dari hulu hingga hilir. Secara teknis pembenahan pergaraman nasional meliputi kegiatan ekstentifikasi lahan, integrasi lahan, dan penggunaan inovasi produksi.

Dalam keterangan pers di hari yang sama Menko Kemaritiman dan Investasi secara umum menyampaikan dua strategi untuk menjalankan arahan Presiden. Pertama, ia menyebutkan bahwa inovasi dan teknologi perlu segera diimplementasikan dalam produksi garam rakyat baik di tingkat hulu hingga hilir. Kedua, ia menyampaikan bahwa izin importasi garam hanya untuk kebutuhan industri dan perusahaan yang dapat melakukan importasi garam merupakan perusahaan pengguna langsung garam industri.

Baca Juga :   Desain Pemilu Untuk Siapa ?

Produksi berbasis Inovasi dan teknologi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kualitas dari garam rakyat. Jika merujuk pada kebutuhannya, maka produksi garam rakyat harus diarahkan pada segmen garam industri yang terdiri dari kebutuhan jenis CAP, aneka pangan, farmasi dan kosmetik, serta pengeboran minyak.

Subtitusi garam jenis CAP yang kebutuhannya berkisar pada 2,4 juta ton akan diupayakan melalui pembangunan mini pilot plant pabrik garam CAP (kap. 1.500 liter/jam) dari rejected brine PLTU. Sementara itu, kebutuhan garam industri jenis aneka pangan dan pertambangan dengan kebutuhan sekitar 640 ribu ton akan dipenuhi secara bertahap melalui pembangunan pabrik pengolah garam rakyat menjadi garam industri dengan kapasitas 40.000 ton/tahun. Adapun saat ini pabrik tersebut telah terbangun di Gresik dan siap untuk beroperasi serta diduplikasi.

Sedangkan untuk kebutuhan garam farmasi, pemerintah melalui BPPT telah membangun pabrik garam farmasi yang bekerjasama dengan PT Kimia Farma (kap. 2000 ton/tahun) dan PT KDS dengan kapasitas 1 ton/hari.  

Namun demikian, guna merealisasikan upaya subtitusi garam impor di atas pada dasarnya bukan perkara seperti membalikkan telapak tangan. Pembangunan infrastruktur pendukung produktivitas pergaraman saja diprediksi tidak akan bisa mengatasi permasalahan. Diperlukan adanya keterpaduan gerak langkah atau kesamaan tujuan antara pemerintah, pelaku usaha industri pengolah garam, dan petambak garam bahwa inovasi dan teknologi perlu diaplikasikan dalam setiap mata rantai produksi pergamanan nasional guna meningkatkan perekonomian nasional di sektor maritim, meningkatkan kesejahteraan petambak garam, dan mengurangi defisit neraca perdagangan nasional melalui pengurangan impor garam.

Monitoring

Monitoring terhadap giat bisnis usaha pergaraman nasional merupakan bentuk bagian dari pengawasan dan penegakan hukum terhadap sistem bisnis yang berlangsung. Beberapa kalangan sebagaimana dikutip pada media mainstream mengungkapkan bahwa terdapat potensi besar akan terjadinya rembesan garam jenis industri impor yang masuk ke jenis konsumsi di pasaran. Dugaan ini dikuatkan oleh adanya temuan penyalahgunaan garam impor pada tahun 2018 oleh pelaku industri pengolah. Besarnya potensi penyalahgunaan garam impor oleh industri pengolah harus menjadi perhatian lembaga negara terkait.

Baca Juga :   Guru Honorer: Pahlawan Bernasib Tak Jelas

Sebagaimana strategi kebijakan yang telah disampaikan oleh Menko Menko Kemaritiman dan Investasi di atas, bahwa pemerintah akan memberikan izin importasi hanya untuk kebutuhan industri dan perusahaan yang dapat melakukan importasi merupakan perusahaan pengguna langsung garam industri. Strategi ini dapat dimaknai sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan garam impor oleh industri. Sehingga perlu kiranya strategi tersebut dapat dituangkan dalam bentuk regulasi dan perangkat tim kerja lintas kementerian untuk memonitoring hal tersebut.

Berdasarkan data pelaku usaha importir pergaraman eksisting saat ini dapat diketahui bahwa terdapat beberapa perusahaan yang bukan merupakan pengguna langsung garam industri. Beberapa dari mereka berperan sebagai penyuplai ataupun pengolah sebelum kemudian didistribusikan kepada pengguna langsung. Jika strategi kebijakan pemerintah berhasil diterapkan secara otomatis dapat mereformasi tatanan jejaring bisnis usaha yang saat ini dilakukan.

Lebih dari itu, upaya monitoring yang saat ini sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah juga perlu disertai dengan pelibatan lembaga negara di bidang pengawasan usaha. Pelibatan lembaga negara ini diharapkan dapat mengungkapkan penyalahgunaan tata niaga dan distribusi impor garam nasional.

Di saat yang bersamaan agar pengawasan dan penegakan hukum dapat berlangsung secara efektif dan efisien pemerintah juga perlu melibatkan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk dapat memberikan kajian analisis terhadap pelaksanaan bisnis usaha garam di lapangan. Nantinya kajian analisis tersebut diharapkan dapat menemukan simpul antara kebijakan pemerintah dan kondisi eksisting dilapangan sehingga pelaksanaan kebijakan dapat benar-benar maksimal untuk diimplementasikan.

Akhir kata, penulis beranggapan bahwa masa depan tata kelola pergaraman nasional bergantung pada sejauhmana pelaksanaan subtitusi impor garam melalui penerapan inovasi dan teknologi bisa berlangsung dengan cepat dan pelaksanaan monitoring giat bisnis usaha pergaraman nasional bisa berlangsung secara efektif dan efisien.

Baca Juga :   Menanti Efek dan Akurasi Realisasi Program PEN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *