Perlukah RUU Perlindungan Data Pribadi Segera Disahkan ?

Beberapa pekan ini banyak berita negatif tentang kebocoran data di internet. Kasus tentang kebocoran data pengguna Facebook di Amerika yang dimanfaatkan untuk pemenangan salah satu kandidat presiden Amerika tahun 2016 misalnya.

Seperti dilansir The New York Times , sebuah firma konsultan pemenangan Trump, Cambridge Analytica ketahuan menyedot data jutaan pengguna Facebook Amerika secara ilegal dan kemudian menggunakannya sebagai salah satu senjata kemenangan Trump.

Berita ini sedang hangatnya menjadi perbincangan publik selama beberapa pekan. Data pribadi memang menarik untuk dibicarakan apalagi terkait tren big data yang sangat tinggi pengaruhnya baik di bidang industri, iklan, pemerintahan, politik dan dunia digital pada khususnya.

Pemerintah Indonesia sendiri sudah berancang-ancang pada 2017 akhir lalu dengan menerapkan registrasi kartu SIM seluler sesuai dengan NIK dan KK. Alasannya, kartu SIM banyak disalahgunakan dan registrasi itu diharapkan mampu mewujudkan terciptanya kartu identitas tunggal nasional (National Identity Single Card).

Data-data pengguna selular mulai didisiplinkan sesuai dengan maraknya kasus penipuan dan kasus-kasus negatif lainnya. Negeri tetangga Malaysia sendiri misalnya, seperti dilansir Okezone sempat kecolongan data pribadi sebanyak 46 juta pengguna yang diretas oleh hacker. Mereka pun kini berjuang untuk melindungi data privasi penduduknya.

Lalu bagaimana dengan kita? Apakah pemerintah siap dan mampu dalam menjamin data-data pribadi penduduk yang tergolong sensitif tersebut aman, serta tidak dipergunakan pihak lain sesuai kepentingan mereka ?

Urgensitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Indonesia sendiri memang belum memiliki payung hukum mengenai perlindungan data pribadi, baik menyangkut off-line maupun on-line. Regulasi mengenai hal tersebut sebetulnya sudah ada dalam UU ITE namun tak jelas dan detil dalam mengatur tentang perlindungan data pribadi.

Kesadaran dalam melindungi data pribadi memang masih sangat rendah bagi penduduk kita, padahal perlindungan pertama mengenai data pribadi adalah kewajiban individu. Pemerintah sendiri sebetulnya sudah memiliki grand design terkait hal ini, yakni melalui RUU Tentang Perlindungan Data Pribadi.

RUU ini sudah dirancang dengan baik, namun sayangnya anggota dewan kita belum memasukannya ke dalam Program Legislasi Nasional DPR RI 2018. Perkembangan dunia teknologi seharusnya mendorong pemerintah lebih sigap dalam menanggapi perubahan tersebut.

Regulasi ini sangat penting mengingat tak ada batasan atau payung hukum serius yang mampu memproteksi data pribadi penduduk di Indonesia. Data-data pribadi sangat sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK) bahkan dengan mudah dimiliki pihak lain tanpa mempertanyakan pemanfaatan dan perlindungannya seperti apa.

Salah satu tujuan dari penerapan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi  adalah melindungi kepentingan konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi negara. Selain itu RUU ini akan mereduksi ancaman penyalahgunaan data pribadi di industri penting seperti Perbankan, situs pertemanan (social media), program E-KTP dan sebagainya.

Perlindungan Data Pribadi Kedaulatan Informasi

Urgensitas perlindungan data pribadi muncul akibat banyaknya kasus penyalahgunaan data tersebut. Kasus-kasus seperti kebocoran mengenai data pribadi seseorang sehingga mengarah pada penipuan atau perbuatan kriminal pornografi  menguatkan wacana di atas.

Perlindungan data pribadi erat kaitannya dengan konsep privasi, yakni gagasan bahwa seorang individu memiliki  kedaulatan dalam menjaga integritas dan martabat pribadi. Sedangkan Hak privasi merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang berhak tahu informasi pribadi mereka dan seperti apa data itu digunakan.

Pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi, serta perlu diketahui bahwa data ialah aset dan komoditi yang bernilai ekonomi tinggi. Potensi terjadinya pelanggaran penggunaan data bisa terjadi di dua sisi, off-line maupun on-line.

Pelanggaran off-line misalnya bisa terjadi ketika kita mengajukan kredit piranti elektronik ataupun kredit sepeda motor. Data tersebut tidak akan pernah kita ketahui pemanfaatannya seperti apa, walhasil potensi pelanggaran masih sangat terbuka dan longgar.

Pengumpulan data pribadi secara massal (digital dossier), direct selling lewat surat elektronik, pesan instan (sms) berisi iklan, adalah contoh pemanfaatan data pribadi dengan tujuan mengiklankan satu produk tertentu secara online. Artinya pelaku industri ini dengan mudah mentarget data pribadi sesuai preferensi iklan yang dimiliki. Inilah big data, di mana data besar seperti itu menjadi kue yang mengenyangkan bagi pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan data tersebut.

Tren big data seharusnya membuka mata pemerintah untuk mengintesifkan langkahnya untuk menggunakan data  yang ada sebagai sarana memperbaiki sistem baik itu pencatatan sipil, telekomunikasi, kesehatan dan lain sebagainya.

Indonesia harus masuk ke tahap “Revolusi data”, di mana data yang kita miliki mampu dikelola dan dimanfaatkan dengan manajemen yang tepat agar menguntungkan bagi negara. Tentu regulasi menjadi senjata ampuh negara, agar lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dengan memberikan perlindungan utama sebagai jaminan dalam mewujudkan salah satu nilai konstitusi yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia.

**tulisan ini sebelumnya telah terbit di ideopedia.co.id