MENJELANG MUSIM PANEN GARAM 2020

Oleh: Muhammad Luthfil Hakim, S.IP.
(Penyusun Bahan Kebijakan di Deputi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves)
Petani Garam
Gambar: Petani Garam – Sumber: pixabay.com

Garam merupakan komoditas penting yang tidak bisa digantikan. Berdasarkan kebutuhannya dengan merujuk pada Permenperin No 88 Tahun 2014, garam terbagi menjadi dua jenis, yakni garam konsumsi dan garam industri. Garam konsumsi adalah garam yang digunakan untuk konsumsi atau dapat diolah menjadi garam rumah tangga dan garam diet untuk masyarakat. Sedangkan garam industri adalah jenis garam yang dapat dijadikan sebagai bahan baku/penolong pada proses produksi seperti industri kimia, aneka pangan, farmasi, perminyakan dll.

Kondisi geografis dan klimatologi membuat indonesia memiliki potensi yang sangat melimpah di bidang produksi pergaraman. Pada tahun 2019, total produksi garam nasional diperkirakan sekitar 2,8 juta ton, meningkat sekitar 100 ribu ton dari tahun sebelumnya. Mayoritas garam di indonesia diproduksi pada musim kemarau dan akan memasuki fase puncak musim panen garam pada tiga bulan terakhir di akhir tahun.

Pada tahun 2019 lalu, musim panen garam tidak memberikan dampak positif bagi ekonomi petambak garam. Musim panen yang biasanya dibarengi dengan rasa suka cita dan gembira tidak terjadi. Para petambak harus menelan pil pahit lantaran harga garam di pasaran jatuh. Pada Bulan Desember 2019, diperoleh informasi bahwa harga garam rakyat Kualitas 1 (K1) berada di kisaran harga 400 hingga 500 rupiah. Sedangkan K2 dan K3 berada di angka 200 hingga 300 rupiah. Akibat dari anjloknya harga garam ini, banyak petani garam yang merugi dan melakukan aksi demonstrasi di wilayah sentra garam.

Tiga Simpul Masalah

Pada musim panen tahun 2020, produksi garam nasional sebagaimana dalam RPJMN 2020-2024 ditargetkan menjadi 3 juta ton atau naik 200 ribu dari tahun 2019. Memperhatikan kondisi ancaman krisis ekonomi di tengah pandemi, panen garam tahun 2020 akan sangat terasa berat bagi produsen, khususnya petani garam. Peningkatan kualitas, persoalan harga dan penyerapan garam perlu menjadi satu paket yang harus didorong oleh pemerintah dengan carakerja keras yang luas biasa.

Jika disimpulkan, saat ini terdapat tiga permasalahan pergaraman nasional, Pertama adalah faktor produksi. Kementerian Perindustrian (2020) menyatakan bahwa rendahnya penyerapan garam rakyat oleh industri mayoritas disebabkan oleh kualitas garam rakyat yang belum memenuhi standard kebutuhan industri. Sebagian besar garam rakyat di Indonesia kualitasnya berada di K2 atau K3 atau berada di bawah kadar NaCl 94%. Belum terpenuhinya kualitas produksi garam rakyat membuat kebutuhan akan garam industri yang membutuhkan garam dengan kualitas satu (di atas 94%) menjadi tidak terpenuhi.

Tidak terpenuhinya spesifikasi garam industri telah mengakibatkan jumlah impor garam meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang disampaikan oleh KKP bahwa impor garam tahun 2020 adalah sekitar 2,9 juta atau meningkat kurang lebih 200 ribu dari tahun sebelumnya yang berada di angka 2,7 juta. Adapun total kebutuhan garam nasional pada tahun 2019 lalu adalah sekitar 4,5 juta ton garam dan tahun 2020 menjadi 4,7 juta ton. Terus meningkatnya jumlah impor ini tentu menjadi pukulan telak bagi para petambak di tengah tidak terserapnya hasil produksi dan harga yang fluktuatif.

Kedua, sumber daya manusia dan teknologi. Faktor lain dari permasalahan pergaraman nasional adalah belum maksimalnya kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi. Belum terpenuhinya standar kualitas garam yang diproduksi oleh masyarakat tidak lain dikarenakan oleh proses produksi yang masih tradisional. Seringkali masyarakat lebih dulu memanen garam sebelum waktunya untuk mendapatkan jumlah produksi yang besar. Di tambah lagi, masyarakat masih mengabaikan inovasi produksi menggunakan sistem lahan terintegrasi, teknologi geomembran dan tunnel.

Ketiga, penataan regulasi. Tidak diaturnya garam sebagai barang kebutuhan pokok atau barang penting dalam Peraturan Presiden No 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting menjadikan garam menjadi komoditas yang harganya selalu fluktuatif.

Turunnya harga garam di saat panen telah membuat petambak garam terpukul. Di saat yang bersamaan pemerintah tidak bisa berperan untuk melakukan operasi pasar atau menetapkan batas atas maupun batas bawah. Dengan merujuk pada UU No.7 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dan memperhatikan banyaknya jumlah masyarakat pesisir yang bekerja sebagai petambak garam, maka pemerintah seyogyanya dapat memasukkan garam sebagai barang kebutuhan pokok atau barang penting.

Hilirisasi Produksi

BPS menyebutkan bahwa pertumbuhan Indonesia pada kuartal II (Q2) 2020 telah mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen year on year. Fakta ini sangat beresiko terhadap ketahanan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya petambak garam. Oleh sebab itu, pemerintah perlu membuat alternatif-alternatif kebijakan yang dapat berpihak pada petambak garam di saat musim panen tahun 2020.

Hilirisasi produksi menjadi kata kunci yang kiranya dapat dijadikan sebagai alternatif kebijakan oleh pemerintah di saat pandemi. Proses ini diharapkan mampu mentransformasi tata niaga pergaraman yang tidak menguntungkan petani. Hilirisasi produksi garam yang dapat dilakukan adalah melalui pembuatan regulasi yang berpihak pada produsen yakni petambak garam dan pemanfatan teknologi.

Melalui dukungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, saat ini tengah diformulasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kebijakan untuk memasukkan garam sebagai barang kebutuhan pokok atau barang penting. Dimasukkannnya garam masuk sebagai bahan kebutuhan pokok atau barang penting diharapkan mampu memberikan jaminan kepada petambak garam untuk meningkatkan mutu produk mereka. Dimungkinkan hanya garam dengan standar K1 saja yang harganya akan ditetapkan oleh pemerintah.

Di saat yang bersamaan saat ini pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan tengah menyusun Rancangihan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Peraturan ini rencananya akan mengintegrasikan sektor hulu hingga hilir pergaraman nasional dengan membuat rencana aksi yang tersusun dari program-program lintas Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pergaraman.

Selain upaya transformasi regulasi tersebut, saat ini BPPT tengah bekerjasama dengan PT Garam untuk melakukan penyempurnaan pembangunan pabrik pengolah garam rakyat menjadi garam industri berkapasitas 40.000 ton/tahun di Kecamatan Manyar Gresik. Diharapkan pabrik ini nantinya dapat menjadi benchmark hilirisasi produksi garam nasional melalui pendekatan teknologi. Dengan adanya dua pendekatan transformatif ini yakni melalui regulasi dan teknologi produksi diharapkan tata niaga pergaraman nasional menjadi lebih baik. Pendekatan ini juga diharapkan mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi petambak garam yang sebenarnya telah tertuang dalam amanah UU No 7 tahun tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Maka dari itu, untuk merealisasikan proyek hilirisasi ini pemerintah perlu melakukan kerja keras dan kolaboratif menjelang musim panen di tengah pandemi saat ini.