Jln. Kemuning 1 No. 29 Utan Kayu Utara, Jakarta Timur admin@cipa.or.id +62 819-2800-3808

Menimbang Kebijakan Ekspor Benih Lobster

M. Taufiq Anas – Deputi Kebijakan Perikanan dan Kelautan

Pixabay: Axistravel

Gejolak kebijakan ekspor benih lobster mulai memanas sejak bergantinya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti oleh politikus Partai Gerindra pada Oktober 2019 yang berujung bui pada November 2020. Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka kasus suap izin ekspor benih lobster oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak pihak menyoroti kebijakan tersebut saat masih wacana dan sesudah direvisi. Disusul dengan pernyataan sikap dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah serta beberapa kalangan akademisi terkait kebijakan yang diambil eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy.

PBNU meminta ekspor benih lobster dihentikan berdasarkan keputusan Bahtsul Masail PBNU, Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster dengan mempertimbangkan tiga aspek yang harus dikaji secara simultan dan seimbang, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sedangkan PP Muhammadiyah berpandangan bahwa pemerintah seharusnya tidak melakukan ekspor benih lobster tanpa adanya pengelolaan untuk menjadi bernilai tambah. Ekspor benih lobster, tidak bisa disebut menguntungkan bagi Indonesia.

Kebijkan Lobster di Indonesia

Lobster merupakan salah satu hewan jenis Krustasea atau udang-udangan yang masuk kelompok besar Artropoda. Kelompok ini mencakup hewan-hewan yang cukup dikenal seperti lobster, kepiting, udang, udang karang, serta teritip. Sedangkan yang menjadi komoditas ekspor di Indonesia adalah Benur Lobster atau Benih Bening Lobster (BBL) yang tergolong spesies Panulirus. Berdasarkan Permen KP Nomor 12 Tahun 2020, Benih Bening Lobster (Puerulus) adalah lobster yang belum berpigmen (non pigmented post larva).

Tahun 2016, saat Susi memimpin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melarangan budidaya lobster dan ekspor benih lobster. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

Baca Juga :   Mengurai Kemiskinan Pedesaan

Kebijakan tersebut didasari oleh penelitian KKP yang menunjukkan bahwa 8 dari 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di Indonesia, lobster telah mengalami over-exploited. Dapat diartikan tingkat penangkapan lobster dewasa telah melewati batas keberlanjutan atau melampaui Maximum Sustainable Yield (MSY).  Data tersebut merupakan hasil kajian Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN) yang mendasari keluarnya Kepmen 47/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Adanya kebijakan tersebut mengakibatkan produksi lobster hasil budidaya menurun drastis karena usaha budidaya lobster sulit dilakukan. Kalaupun ada, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Di sisi lain, larangan ekspor benih lobster menyebabkan terjadinya penyelundupan dengan nilai yang tidak sedikit. Penyelundupan benih lobster mengacu laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa terdapat aliran dana penyelundupan benih lobster pada tahun 2019 mencapai Rp 900 miliar.

Setelah pergantian menteri pada awal Mei 2020, Permen Nomor 56 Tahun 2016 resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian diberlakukan Permen 12/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), dan Rajungan (Portunus Spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Sumber: Lokadata

Peraturan Menteri yang ditandatangani oleh Edhy Prabowo ini bertolak belakang dengan Permen sebelumnya. Budidaya lobster menurut Permen Nomor 12 Tahun 2020 boleh dilaksanakan namun harus di Provinsi yang sama dengan perairan tempat penangkapan Benih Bening Lobster (BBL). Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu telah panen secara berkelanjutan dan sebanyak dua persen dari hasil pembudidayaan lobster telah dilepasliarkan.

Selain itu, persyaratan yang mungkin sulit terpenuhi dalam waktu dekat yaitu calon eksportir sudah melakukan proses budidaya dan panen lobster secara berkelanjutan. Dalam proses budidaya lobster secara normal, membutuhkan waktu sekitar 8-12 bulan untuk bisa panen. Sementara ekspor BBL sudah dilakukan hanya dalam waktu 1-2 bulan sejak Permen 12/2020 dikeluarkan.

Baca Juga :   Lonjakan Kegelisahan Masyarakat Akibat Kenaikan Harga Beras

Polemik muncul ketika ekspor BBL sudah dilakukan, tetapi persyaratan ekspor belum terpenuhi.  Persyaratan ekspor yang belum terpenuhi yaitu besaran kuota berdasarkan hasil kajian dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas KAJISKAN). Karena periode keanggotaan KAJISKAN berkahir bulan September 2019 dan belum ada pengangkatan baru sehingga rekomendasi tahun 2020 harusnya belum bisa dikeluarkan.

Ekspor perdana benih lobster dilakukan Juni 2020 dan volumenya belum seberapa, hanya 32 kilogram dengan nilai 112.900 dollar AS. Sejak dibukanya keran ekspor ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terus terjadi lonjakan ekspor benih lobster. Pada Agustus 2020 mencapai 6,43 juta dollar AS atau setara Rp 94,5 miliar. Dibandingkan Juli 2020, nilai ekspor Agustus 2020 ini naik 75,2 persen dan dari kuantitas meningkat 135,66 persen. Kenaikan ekspor ini disebabkan oleh tingginya permintaan.

Memilih Jalan Tengah

Apabila dilihat lebih jauh, dua kebijakan yang berbeda dari KKP ini sangat berlawanan. Pada Permen 56/2016 dengan jelas melarang ekspor benih lobster dan budidaya lobster. Sementara, Permen 12/2020 berada disisi sebaliknya, yaitu mengizinkan ekspor benih lobster dan budidaya lobster. Dengan kata lain, Bu Susi mengambil kebijakan rem pol, sedangkan Pak Edhy melakukan kebijakan gas pol. Namun, dengan kebijakan yang ekstrim kiri dan ekstrim kanan tersebut, sama-sama tidak berdampak signfikan terhadap kesejahteraan nelayan dan pembudidaya. Dilihat dari sisi ekologi, tidak semua benih lobster di alam harus dieksploitasi. Benih-benih lobster tersebut punya peran dalam sistem ekologi laut.

Sampai saat ini, Vietnam adalah negara tujuan utama ekspor benih lobster. Sedangkan, produksi lobster hasil budidaya yang cukup signifikan juga berasal dari Vietnam. Hal ini menunjukkan bahwa benih lobster yang berasal dari Indonesia setelah dibudidaya menjadi lobster dewasa, diekspor oleh Vietnam dengan nilai jual yang lebih tinggi. Dari impor benih 6,2 juta dollar AS dalam satu tahun, Vietnam berhasil mengekspor lobster dewasa dengan nilai 13,59 juta dollar AS pada tahun yang sama. Dengan kata lain, terdapat perbedaan hasil ekspor lobster dewasa dan benih lobster yang cukup signifikan, ada opportunity cost yang hilang.

Baca Juga :   UU Cipta Kerja, Produk Kebijakan untuk Publik?

Selain itu, Vietnam merupakan kompetitor Indonesia dalam industri perikanan, sama saja Indonesia memberikan umpan lambung ke Vietnam apabila ekspor BBL tetap dilanjutkan. Karena itu, perlu langkah proporsional untuk mengurai persoalan ini dengan jalan tengah, yaitu ekspor benih lobster dihentikan dan budidaya lobster diizinkan. Ini merupakan kombinasi sikap yang perlu regulasi yang kuat.

Dengan kebijakan ini, nelayan tetap bisa melakukan kegiatan penangkapan benih lobster untuk dijual dan dimanfaatkan pembudidaya lobster dalam negeri, bukan untuk diekspor. Sementara dapat melakukan kegiatan budidaya dengan suplai benih lobster dari nelayan lokal. Setelah itu peran para ahli dan penyuluh untuk melakukan pendampingan agar budidaya benjalan lancar dan berkelanjutan sehingga mempunyai nilai tambah ketika lobster dewasa.

Berdasarkan artikel ilmiah karya Clive M. John, Le Anh, dan Bayu Priyambodo tahun 2019 bertajuk Lobster Aquaculture Development in Vietnam and Indonesia, merekomendasikan kebijakan jalan tengah, yaitu dengan menyarankan lobster dibudidayakan dan melarang ekspor benih lobter. Rekomendasi kebijakan artikel tersebut menyatakan “Untuk Indonesia, perlu ada revisi kebijakan yang mendukung budidaya lobster dengan menggunakan pasokan alami benih. Kebijakan ini harus dibarengi dengan larangan ekspor benih hasil tangkapan.”

Menyikapi polemik yang timbul, hendaknya semua stakeholder, seperti pemerintah, akademisi, pelaku usaha/eksportir, LSM dan kelompok nelayan mau duduk bersama melakukan analisis dan kajian yang komprehensif dari dari sudut pandang sosial dan ekonomi. Dengan demikian, dapat diambil kebijakan oleh pemerintah yang memberikan hasil dan manfaat yang sebesar-besarnya, tanpa ada kepentingan bangsa dan negara yang di korbankan. Sehingga lobster menjadi sumberdaya yang membawa keberkahan bukan sebagai kutukan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *