Mengurai Kemiskinan Pedesaan

Pedesaan masih menjadi gudang kemiskinan. Lebih dari 15 juta jiwa (13,20%) penduduk desa berkubang di bawah garis kemiskinan. Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya gap kesejahteraan (gini ratio) pedesaan yang naik 0,04 dari tahun sebelumnya. Lebih miris lagi, beras dalam kelompok makanan memiliki andil terbesar, yaitu 26,79 persen terhadap kemiskinan pedesaan.

Penurunan angka kemiskinan pedesaan lebih banyak disebabkan oleh bantuan. Diantaranya bantuan sosial tunai dari pemerintah tumbuh 87,6 persen pada triwulan I – 2018, jauh lebih tinggi dibanding triwulan I – 2017 (3,39 persen). Program beras sejahtera (rastra) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT) pada triwulan I yang tersalurkan sesuai jadwal. Namun, ini semua hanya bersifat sementara. Jika penyaluran tersendat, penurunan kemiskinan hanya jadi polesan sesaat. Karena itu, perbaikan pendapatan jadi kunci bagaimana mengungkit daya beli jika ingin mempertahankan rendahnya angka kemiskinan.

Di sisi lain, kenaikan harga beras yang cukup tinggi, mencapai 8,57 persen (September 2017 – Maret 2018), sementara lapisan teratas jauh lebih besar, yaitu 4,95 persen. Diperparah lagi dengan turunnya rata-rata upah riil buruh tani dari Rp 37.847 per hari menjadi Rp 37.830. Walhasil, ketimpangan di pedesaan meningkat.

Prioritas pembangunan desa memang telah diatur dalam Permendes No 19/2017, utamanya program dana tunai untuk pekerja desa. Sementara pemilihan infrastruktur yang akan dibangun menyesuaikan kebutuhan warga. Permendes ini memagari kegiatan pembangunan atau pemberdayaan, selebihnya aparat desa dianggap yang lebih tahu siapa warga yang berhak dilibatkan. Walhasil, bermacam kebijakan karena penafsiran yang bervariasi. Kesuksesan program ini menyisakan pertanyaan: siapa penduduk yang diberdayakan?

Desa seharusnya dapat menjadi lumbung pangan melalui aktivitas produksi yang dilakukan di atas lahan pertanian, namun apa yang menyebabkan angka kemiskinan pedesaan tetap melambung tinggi? Berbagai program bantuan senyatanya juga tidak memberikan manfaat yang signifikan dalam mengatasi kemiskinan.

Lahan Pertanian Terbatas, Kemiskinan Meningkat

Keterbatasan akses lahan masih menjadi problem utama peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pada tahun 2018, hanya ada 33 persen wilayah Indonesia yang dapat digunakan untuk pertanian, sisanya 67 persen adalah kawasan hutan lindung.

Pemanfaatan lahan pertanian pun terbentur dengan status hutan lindung. Karena lahan kategori hutan lindung di Indonesia tidak dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian atau perkebunan.

Di Sleman sebagai contoh, luas lahan pertanian menyusut setiap tahun. Situasi itu berdampak terhadap penurunan produksi pertanian, terutama padi.

Tiap tahun di Sleman tercatat rata-rata lahan pertanian berkurang 200 hektare ha). Hal ini tak pelak menyebabkan kebutuhan petani atas lahan menjadi meningkat, kondisi itu memicu pertumbuhan stratum tuan tanah elit baru dimana kekuasaan mereka terletak pada kepemilikan atas lahan-lahan yang mereka kuasai. Akhirnya peningkatan buruh tani tanpa tanah terjadi di Sleman.

Faktor-faktor lain mengancam pemilih lahan kecil di pedesaan. Ketika lahan menjadi langka dan kepemilikan makin terfragmentasi melalui pemberian warisan, keuntungan yang menciut dengan cepat dari pekerjaan pada lahan yang pasti memaksa pemilik lahan kecil untuk berhutang dan akhirnya kehilangan lahan.

Jumlah penduduk kian meningkat, sementara luas lahan pertanian makin mengecil. Prahara yang terjadi pada lahan harusnya menjadi perhatian serius oleh pemerintah sebab pertanian selalu membutuhkan lahan yang besar.

Dampak yang paling nyata terjadi adalah kelangkaan komoditi pangan, sementara ledakan penduduk menyebabkan kebutuhan atas pangan meningkat. Pemerintah hanya bisa menargetkan percepatan produksi pangan, namun melupakan satu problem mendasar petani soal akses terhadap lahan yang semakin terbatas.

Itu kenapa soal dasar menyusutnya lahan pertanian dapat menyebabkan dampak begitu besar terhadap tiap aspek kunci yang mempengaruhi dinamika ekonomi pedesaan. Akses lahan semakin sempit, produksi pangan terbatas, kenaikan harga pangan yang semakin mahal tentunya menyebabkan tingkat kemiskinan pun kian menjulang.

Deagrarianisasi Pedesaan

Persoalan keterbatasan lahan pertanian pun juga menyebabkan pesatnya laju urbanisasi terjadi di pedesaan, hal ini disebabkan oleh rendahnya kepemilikan lahan dan produktivitas yang berujung pada tergerusnya kesejahteraan petani.

Selama periode 2003 sampai 2016 ada lima juta petani yang tercerabut dari lahan taninya.  Mereka tidak punya pilihan selain migrasi ke kota-kota besar. Fenomena ini disebut dengan “deagrarianisasi” yang mendefinisikan bentuk hilangnya ketergantungan masyarakat pedesaan terhadap pertanian dan memilih bergantung terhadap birokrasi negara di perkotaan, jalan itu terpaksa diambil oleh masyarakat pedesaan guna mengamankan pendapatan ekonomi mereka.

Dari sekitar lima juta petani yang pindah ke perkotaan, awalnya rata-rata mengusahakan lahan 1.000 meter, sementara dari lahan tanam 1.000 meter, petani padi hanya dapat memperoleh maksimal 2,5 ton sekali panen. Itupun masih bisa jadi masalah karena infrastruktur pendukung pengolahan pasca panen masih terbatas.

Alhasil, laju deagrarianisasi penduduk desa di penjuru Indonesia mencapai 4 persen per tahun, salah satu yang tertinggi di dunia. Bahkan diperkirakan pada 2025, 65 persen penduduk desa akan berpindah ke kota. Angka ini diperkirakan akan mencapai 85 persen pada 2050.

Jika kemudian kondisi seperti ini terus diabaikan oleh pemerintah, maka tak heran kemiskinan pedesaan akan terus menjulang dan kita tak mampu menghindari ancaman krisis pangan akibat keterbatasan lahan dan meningkatnya laju deagrarianisasi.

Maka dari itu, untuk menghambat laju deagrarianisasi, salah satu upaya yang bisa dilakukan sementara adalah melakukan klasterisasi usaha. Artinya, usaha tani dikelompokkan berdasarkan produk tani yang dihasilkan.

Disparitas Kemiskinan Desa-Kota

Keterbatasan lahan pertanian menyebabkan disparitas kemiskinan desa dan kota semakin jauh. Persentase penduduk miskin di kota mencapai 7,02 persen, sementara di pedesaan mencapai 13,20 persen.

Jika kita bandingkan, struktur ekonomi di wilayah perkotaan dominan oleh sektor non-tradable yaitu sektor ekonomi yang tidak dapat diperdagangkan seperti keuangan dan jasa. Sementara wilayah pedesaan yang memiliki sumber daya alam lebih dominan dalam sektor tradable, yaitu pertanian, pertambangan dan industri.

Pertumbuhan sektor non-tradable biasanya lebih tinggi ketimbang sektor tradable. Itu sebabnya, pertumbuhan pendapatan masyarakat di wilayah yang dominan sektor non-tradable-nya lebih tinggi ketimbang pendapatan para petani di perdesaan.

Belum lagi soal dominasi sektor tradable yang mayoritas dikuasai oleh struktur pemerintah dan perusahaan di perdesaan. Kondisi itu semakin memperkecil akses masyarakat perdesaan terhadap pertanian, pertambangan dan industri. Sehingga kondisi ini yang menyebabkan kesenjangan antara kota dan desa semakin lebar. Hal ini terlihat dari komoditas yang memberi sumbangan besar terhadap kerentanan kemiskinan yang paling utama adalah beras, ini berlaku di pedesaan.

Pengentasan rakyat dari kemiskinan seharusnya fokus pada masyarakat perdesaan. Selain soal integrasi program pemerintah, harus dipahami adanya perbedaan kebutuhan penanganan terhadap kelompok keluarga miskin, rentan, atau bahkan menengah sekalipun. Dengan pola penanganan spesifik sesuai kelompok masyarakat, ketahanan masyarakat untuk tidak tenggelam atau jatuh ke bawah garis kemiskinan dapat diperkuat.

 

Yayan Hidayat

Staff Analis Kebijakan CIPA