Jln. Kemuning 1 No. 29 Utan Kayu Utara, Jakarta Timur admin@cipa.or.id +62 819-2800-3808

Menanti Efek dan Akurasi Realisasi Program PEN

Nugroho Habibi – Deputi Media dan Pemberitaan CIPA

Pixabay: geralt

Pemerintah telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Beleid Program PEN ditujukan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di tengah badai ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

Untuk memuluskan PEN, pemerintah secara leluasa dapat melakukan (1) Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN), (2) Penempatan Dana untuk memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan yang melakukan restrukturisasi pembiayaan atau memberikan tambahan pembiayaan modal kerja, (3) Melakukan Investasi Pemerintah, dan (4) Memberikan Penjaminan. Selain itu, dalam membiayai program untuk mengatasi krisis ini, pemerintah dapat menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli oleh Bank Indonesia melalui pasar perdana.

Berdasarkan laporan Kementrian Keuangan (Kemenkeu), anggaran pagu dari program yang ditetapkan pada bulan Mei 2020 mencapai Rp 695,2 triliun. Hingga 25 November 2020 anggaran tersebut telah terealisasi 62,1 persen atau setara dengan Rp 431,54 triliun. Jumlah tersebut dibagi dalam enam klaster program penyaluran yakni, kesahatan, perlindungan sosial, bidang sektoral yang mencakup kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM), insentif usaha, serta pembiayaan korporasi. Meskipun realisasi anggaran tersebut cukup tinggi, tetapi setiap program tak hentinya menemui beragam masalah.

Pada klaster kesehatan, terdapat anggaran pagu sebesar Rp 97,26 triliun termasuk SILPA untuk vaksin Covid-19 sebesar Rp 29,23 triliun yang saat ini telah terealisasi Rp 34,11 triliun atau 35,1 persen. Namun, dalam realisasi tersebut muncul berbagi masalah, satu masalah yang tak kunjung tuntas, yakni insentif yang diberikan kepada dokter spesialis Rp 15 juta per bulan, Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Rp 12 juta, dokter umum Rp 10 juta, perawat Rp 7,5 juta, dan tenaga kesehatan lainnya Rp 5 juta per bulan.

Baca Juga :   Guru Honorer: Pahlawan Bernasib Tak Jelas

Dalam proses ini, pemerintah daerah menjadi korban lantaran banyak yang tak mampu menunaikan janji pemerintah pusat untuk memberikan insentif kepada nakes. Jangankan tepat waktu, data presisi jumlah penerima dan gagapnya dalam mendefinisikan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 dari revisi Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 terkait penyederhanaan percepatan pembayaran melengkapi kompleksitas polemik insentif nakes. Meskipun saat ini telah tersalurkan Rp 7,69 triliun untuk 727.400 nakes.

Klaster perlindungan sosial telah tersalurkan Rp 207,8 triliun atau 88,9 persen dari total pagu penyesuaian Rp 233,69 triliun. Lagi, pada klaster ini data penerima bantuan juga menjadi akar masalah. Ditambah, kurang transparannya penyaluran melengkapi carut marut gejolak bantuan sosial. Keraguan terhadap trasparansi perlindungan sosial memuncak setelah temuan korupsi yang dilakukan pimpinan lembaga penyalur bantuan, Menteri Sosial Juliari Batubara dengan total korupsi Rp 17 miliar.

Klaster sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga tak lepas dari permasalahan. Pemerintah pusat telah mempersilahkan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kota/kabupaten untuk mengajukan pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Pada program ini, sudah 15 pemerintah daerah yang melakukan MoU (Memorandum of Understanding) bersama PT SMI dengan nilai Rp 9,672 triliun per 9 November 2020.

Skema pengembalian hutang akan dilakukan melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Program ini menuai kritik tajam dari lembaga legislatif. Lucunya, para wakil rakyat sama sekali tak mengetahui duduk program ini. Di DKI Jakarta misalnya, anggota dewannya sempat mendesak pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur direalokasi untuk jaring pengaman sosial. Di Kota Bogor, anggota dewannya sangat ketakutan bagaimana cara mengembalikan bantuan tersebut. Hal itu mencerminkan belum siapnya program ini diberlakukan. “DPR bingung, apalagi rakyatnya”.

Baca Juga :   Valuasi Ekonomi Pedesaan

Klaster insentif usaha juga telah disipakan anggaran PEN dengan anggaran pagu sebesar Rp 120,6 triliun termasuk bantalan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp 34,9 triliun dan Rp 12 triliun untuk shortfall (kondisi ketika realisasi lebih rendah dibandingkan dengan target) pajak. Pada sektor ini, serapan anggaran masih sangat rendah dengan total Rp 38,64 triliun atau 32 persen dari pagu dan 52,7 persen jika bantalan tidak dihitung. Alasannya sederhana, realisasi tersebut tak terlepas dari masih rendahnya pelaporan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 oleh perusahaan. Artinya, permasalahan ini menjadi masalah mendasar bahwa kepatuhan pelaporan Wajib Pajak (WP) perusahaan masih begitu rendah.

Klaster dukungan UMKM terbilang adem ayem. Wajar saja, segmen ini bukanlah segmen yang populer dikalangan masayarakat. Dari enam program di sektor ini, masyarakat hanya terkonsentrasi pada Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM sebesar Rp 2,4 juta. Padahal, alokasi yang tak kalah besar dikucurkan pada program penempatan dana di bank Himbara (Himpunan Bank Negara) senilai Rp 64,5 triliun. Perbankan mampu menyalurkan kredit sebesar Rp 212,17 triliun kepada 2,9 juta debitur hingga 9 Novmber 2020. Artinya, penempatan modal ke Bank Himbara tidaklah mendesak lantaran likuiditas perbankan terbilang masih cukup baik.

Dari enam klaster Program PEN, realisasi klaster pembiayaan korporasi menjadi yang paling kecil dengan jumlah 3,2 persen atau Rp 2,001 triliun dari total pagu penyesuaian yang mencapai Rp 62,22 triliun. Pemerintah memberikan penjaminan korporasi yang sudah terealisasi melalui pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Rp 945 juta dan dana cadangan claim loss limit sebesar Rp 2 triliun per 9 Desember 2020. Meskipun masih jauh dari 100 persen hingga akhir 2020, tetapi pemerintah memproyeksikan pencairan pinjaman kepada PT KAI dan Perumnas, PT Garuda Indonesia, PT Krakatas Steel, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Baca Juga :   Kebijakan Pemerintah Mengenai Industri Sepatu

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen pada quartal II 2020. Sementara pada quartal III 2020 perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,03 persen meskipun secara quartal to quartal (q-to-q) ekonomi tumbuh sebesar 5,05 persen. Pemerintah memperkirakan, pertumbuhan ekonomi dapat kembali meningkat pada kuartal IV 2020 dengan mengalami kontraksi sebesar 2,2 persen hingga tumbuh sampai 1,7 persen.

Dari rententan permasalahan yang ada demi menjaga asa keberhasilan Program PEN, pemerintah harus memberikan kosentrasi pada proses pendataan dan penyaluran bantuan untuk meminimalisir penyelewengan dan keterlambantan bantuan. Minimal, pemerintah dapat melakukan digitalisasi system dengan menggencarkan sosialisai dan meningkatkan literasi digital atas kegagapan tekonologi masyarakat sekaligus segera merumuskan perubahan skema bantuan dalam wujud tunai. Dengan demikian, kesemua bantuan yang mulanya berupa sembako dapat diberikan secara tunai untuk dibelanjakan oleh masayarakat.

Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memproposionalkan anggaran PEN dengan memisahkan penanggulangan wabah dan program pembangunan. Sehingga, dampak dari Program PEN dapat lebih diarahkan pada kebutuahan yang langsung memberikan dampak terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Terkahir, pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian. Pasalnya pada Program PEN, pertanian hanya memperoleh proyek berupa lumbung pangan nasional atau food estate dengan anggaran sebesar Rp 4,54 triliun yang masuk dalam klaster sektoral kementrian/lembaga dan pemerintah daerah. Padahal, pertanian menunjukkan pertumbuhan positif pada quartal II dan III 2020 melalui subsektor tanaman pangan dengan masing-masing tumbuh 9,23 persen dan 7,14 persen.

Jika nakes, pelaku usaha, pekerja, dan pengangguran mendapatkan stimulus di tengah pandemi Covid-19, pemerintah wajib memberikan stimulus bagi para petani. Sederhana, pemerintah perlu memanfatkan momentum ini sebagai kebangkitan ‘profesi’ petani dengan menarik minat generasi muda ataupun mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Sehingga, profesi ini mampu beregenerasi untuk mencapai ketahanan pangan nasional Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *