Membangun Perencanaan Pembangunan Desa yang Berlandaskan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Berkualitas (Good Governance)

Policy paper ini dilatar belakangi oleh adanya konsekuensi dari penyerahan dan pendelegasian kekuasaan yang lebih luas kepada desa atas amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengharuskan kesiapan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa. Dari bukti-bukti yang ditemukan, pemerintah desa masih belum siap untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan desa. Policy paper dibuat untuk mengetahui kebijakan seperti apa yang dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibuat alternatif-alternatif kebijakan yang dapat diterapkan. Pemilihan opsi dari alternatif kebijakan digunakan metode Analytical Hierarchy Process. Metode ini digunakan untuk memilih alternatif kebijakan dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam rangka mencapai perencanan pembangunan yang menerapkan prinsip good governance. Sehingga dengan metode ini hasil kebijakan akan diketahui preferensi kebijakan yang diambil oleh analis.

Silahkan akses link berikut untuk melihat Policy Brief