Jln. Kemuning 1 No. 29 Utan Kayu Utara, Jakarta Timur admin@cipa.or.id +62 819-2800-3808

Masihkah Indonesia Bercita-cita Menjadi Poros Maritim Dunia?

M. Rifqi R – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Pixabay: Kanenori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia pada 2045. Jokowi telah mengumumkan keinginannya pada Konfrensi Tingkat Tinggi (KKT) ke-25 ASEAN di Nay Pyi Taw, Myanmar tahun 2014 lalu. Sebagai poros maritim dunia, Indonesia akan menjadikan pusat kegiatan pelayaran, perdagangan dan bisnis maritim internasional. Untuk mewujudkan agenda luhur itu, Jokowi setidaknya mengatakan ada lima pilar utama sebagai penopang pembangunan tersebut.

Pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia. Kedua, membangun komitmen untuk menjaga dan mengelola sumber daya laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Ketiga, komitmen untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan. Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim.

Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial, luas wilayah lautan Indonesia mencapai 3.257.483 kilometer persegi (km²) dan luas daratan 1.922.570 km². Jumlah itu belum termasuk dalam hitungan zona ekonomi ekslusif (ZEE). Apabila ZEE ikut diperhitungkan, maka luas lautan menjadi sekitar 7,9 juta km². Artinya, luas wilayah Indonesia 81 persennya merupakan lautan.

Bagi penulis, cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia merupakan hal yang sangat logis, wajar dan cukup realistis. Selain memiliki lebih dari 17 ribu pulau, potensi perikanan Indonesia juga sangat melimpah. Kemudian, potensi sumber daya energi dan mineral Indonesia juga luar biasa. Ditambah dengan posisi Indonesia yang strategis karena diapit dua samudera dan dua benua. Apalagi, ditopang dengan melimpahnya jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 250 juta orang, Indonesia merupakan pasar yang sangat menjanjikan.

Baca Juga :   Kebijakan Pemerintah Mengenai Industri Sepatu

Era Emas Kelautan Indonesia di Masa Susi

Dalam kabinet pertamanya pada 2014 lalu, Jokowi mengambil keputusan yang cukup mengejutkan dengan menunjuk Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP). Keputusan Jokowi menunujuk Susi sempat menuai kontroversi dan pertanyaan banyak pihak. Susi menjawab! Setelah resmi dilantik, Susi langsung tancap gas. Susi menerjemahkan visi Jokowi yang ingin menjadikan laut sebagai masa depan bangsa dalam sebuah misi yang dijabarkan dalam tiga pilar utama pada sektor kelautan dan perikanan yakni, Kedaulatan (Sovereignty), Kesejahteraan (Prosperity), dan Keberlanjutan (Sustainability).

Tak butuh waktu lama setelah menjabat, Susi mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 56 Tahun 2014 tentang Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap dan Permen No. 57 Tahun 2014 tentang Larangan Transshipment di Laut. Susi ingin menunjukkan bahwa Indonesia tegas dan tidak main-main dalam memberantas illegal fishing dengan menggunakan cara-cara yang elegan. Untuk mendukung gebrakan Susi, Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Illegal Fishing) guna mendukung upaya peningkatan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan khususnya illegal fishing. Tak sampai di situ, Jokowi kembali mengeluarkan Perpres No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka. Salah satu poin yang tertuang dalam perpres tersebut adalah usaha penangkapan ikan tertutup untuk asing yang sebelumnya merupakan surga para pencuri ikan bagi mereka.

Berbekal kedua perpres tersebut, Susi menutup rapat-rapat peluang eksploitasi laut Indonesia oleh kapal-kapal asing. Setelah memberantas illegal fishing dan Transshipment di laut, Susi kemudian mereformasi tata kelola dan usaha penangkapan nasional. Ia menginginkan praktik penangkapan ikan nasional dilakukan secara legal, regulated dan reported fishing. Hal itu merupakan upaya Susi untuk mencapai sustainibility perikanan untuk generasi-generasi yang akan datang.

Baca Juga :   Valuasi Ekonomi Pedesaan

Dampak dari kebijakan dan ketegasan Susi memperoleh hasil yang sangat baik untuk perikanan Indonesia, dari kajian Komnas Pengkajian Sumber Daya Ikan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan menunjukkan potensi ikan yang bisa ditangkap meningkat  menjadi 12,54 juta ton pada 2017 yang semula hanya 7,31 juta ton pada 2013. Tidak hanya berefek pada sektor perikanan dalam negeri, tindakan tegas berupa penenggelaman terhadap kapal pencuri ikan ternyata juga berdampak pada bisnis perikanan internasional. Pada 2019, neraca perdagangan perikanan Indonesia memnempati peringkat pertama di Asia Tenggara. Pelarangan terhadap kapal asing dan pemberantasan illegal fishing telah memberikan dampak yang positif untuk laut Indonesia. Habitat dan ekosistem yang lebih sehat mulai terbangun di perairan Indonesia. Bukan hanya jumlah ikan yang bisa ditangkap meningkat, tata administrasi juga lebih baik.

Cita-cita yang Mulai Dilupakan

Membangkitkan kembali budaya maritim Indonesia merupakan keharusan yang sejatinya adalah negara maritim. Era kerajaan Majapahit dan Sriwijaya menjadikan maritim sebagai geopolitik, geoekonomi dan geostrategi dalam menjalankan roda pemerintahan. Pramoedya Ananta Toer dalam bukunya yang berjudul Arus Balik pernah mengatakan, bahwa budaya maritim mulai mati perlahan di negara kepulauan ini setelah raja-raja Mataram Jawa memindahkan ibu kotanya dari pantai ke pedalaman. Dari segi karakteristik kehidupan, masyarakat pedalaman pun tidak sekeras masyarakat di daerah pesisir. Hidup di daerah pedalaman membuat masyarakat merasa aman dan nyaman. Keadaan inilah yang membentuk masyarakat menjadi tidak memiliki jiwa petarung dan cenderung ewuh pakewuh.

Pada Agustus 2019, Jokowi mengumumkan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Penunjukan dua kabupaten tersebut merupakan pilhan yang cukup aneh dan tidak masuk logika untuk negara yang bercita-cita menjadi poros maritim dunia. Bagaimana tidak, dua kabupaten yang akan menjadi pusat pemerintahan itu terletak di pedalaman dan tidak memiliki akses langsung menuju laut. Nampaknya, cita-cita menjadi poros maritim dunia sudah dilupakan. Bahkan, dalam pidato pelantikan periode keduanya menjadi presiden, ia tidak menyebut poros maritim dunia sekata pun.

Baca Juga :   Menanti Efek dan Akurasi Realisasi Program PEN

Cita-cita hanya akan menjadi cita-cita tanpa usaha dan kerja keras dalam pelaksanaan. Dua, tiga tahun lalu, penulis melihat harapan untuk mewujudkan cita-cita menjadi poros maritim dunia itu ada, tetapi sekarang, sekadar menjadikan laut sebagai masa depan bangsa sudah berat sekali. Harapan yang dapat digengam saat ini, melanjutkan sistem yang sudah diwariskan Susi. Tidak ada lagi Illegal Fishing, Overfishing dan Destructive Fishing di perairan Indonesia. Setidaknya untuk sekadar menjaga asa menjadi poros maritim dunia. Apabila ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, mustahil jika tidak memiliki kedaulatan atas perairan dan tidak memiliki kemandirian dalam mengelola sumber daya alamnya sendiri.

Nenek Moyangku Seorang Pelaut! Jalesveva Jayamahe!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *