Lonjakan Kegelisahan Masyarakat Akibat Kenaikan Harga Beras

Sejak tanggal 9 Februari 2015 yang lalu, terjadi lonjakan harga beras di pasaran. Hingga tanggal 19 Februari 2015 saja, harga beras melonjak hingga 30%. Peningkatan harga beras diantaranya beras paling murah (IR2) naik dari Rp 8.500 menjadi Rp 11.000 per kilogram dan kualitas IR1 dari Rp 9.500 menjadi Rp 12.000 per kilogram. Sedangkan untuk kelas premium dari Rp 10 ribu menjadi Rp 13 ribu per kilogram. Bahkan harga tersebut belum turun hingga tanggal 28 Februari 2015.

Lonjakan harga tersebut memang cukup mengkhawatirkan untuk masyarakat. Dengan peningkatan harga beras tersebut tentunya juga akan meningkatkan harga-harga bahan yang lain dan menimbulkan inflasi mengingat beras merupakan salah satu bahan pokok konsumsi masyarakat. Masyarakat tentu akan semakin menghadapi beban yang berat dalam perekonomiannya ketika terjadi inflasi. Disisi lain penurunan harga BBM juga belum mampu menurunkan harga-harga kebutuhan masyarakat yang terlanjur meningkat karena faktor kenaikan BBM beberapa bulan yang lalu. Dengan demikian semakin terkikis saja kesejahteraan masyarakat.

Memang kelangkaan beras yang menyebabkan lonjakan harga beras dipasaran masih dicari penyebabnya. Kelangkaan beras tersebut menjadi pertanyan banyak pihak, mengingat persediaan beras nasional masih dalam posisi 1,4 juta ton dan sebentar lagi akan masuk pada panen raya beras di Indonesia. Disisi lain, bulan februari juga bukanlah bulan dimana lonjakan permintaan beras naik seperti halnya bulan puasa.

Banyak asumsi yang bermunculan mengenai penyebab fenomena kelangkaan beras ini. Namun jika merujuk pada konsep inflasi, terdapat dua konsep yang dapat menyebabkan inflasi. Yang pertama adalah demand-pull inflation di mana penyebab inflasi adalah naiknya permintaan suatu barang sehingga barang tersebut menjadi langka dan menyebabkan harga naik. Sedangkan yang kedua adalah Cost-push inflation dimana inflasi terjadi karena terjadinya perubahan pada suplai barang  yang menurun (Mankiw, 2009).

Secara pasti memang belum dilakukan penelitian terhadap apa yang menjadi penyebab dan mendorong terhadap lonjakan harga beras. Namun dari konsep inflasi dapat kita ambil beberapa asumsi mengenai penyebab dari naiknya harga beras tersebut. dari sudut pandang demand-pull inflation memang tidak ada peningkatan permintaan beras secara drastis. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang Cost-push inflation adalah pertama, karena keterlambatan Bulog dalam mendistribusikan beras untuk rakyat miskin. Bulog mengakui bahwa penyaluran beras memang terlambat beberapa bulan terakhir karena keterlambatan Surat Permintaan Alokasi (SPA) yang belum selesai dilakukan oleh Pemda, sehingga Bulog tidak bisa mendistribusikan 300.000 ton beras ke masyarakat (Antara News, 2015). Keterlambatan tersebut menyebabkan beras di pasar nasional menjadi langka dan meningkatkan harga beras di pasaran.

Kedua, terdapat asumsi yang menyatakan adanya permainan pedagang besar komoditas beras untuk meningkatkan harga beras yang disebut mafia beras. Permainan tersebut dilakukan dengan menimbun stok beras sehingga persediaan beras di pasaran menjadi berkurang. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menemukan permainan penimbunan beras ini saat dia malakukan inspeksi mendadak di Cakung, Jakarta. Dia mendapati gudang beras yang menimbun beras Bulog yang seharusnya didistribusikan ke pasar. Bahkan di gudang tersebut Ia menemukan kegiatan pengoplosan beras Bulog dengan beras merek dagang lain, lalu dijual dengan merek dagang tersebut dan didistribusikan ke daerah lain (Liputan6.com, 2015).

Kedua asumsi tersebut nyatanya mengganggu suplai beras di pasar. Pasokan beras di pasar menjadi berkurang sehingga tidak bisa memenuhi permintaan konsumen. Selisih antara penawaran dan permintaan beras tersebut membuat harga menjadi melonjak. Jadi pemerintah harus serius dalam menangani permasalahan persediaan beras ini, mengingat beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Karena jika tidak ditangani dengan serius, kemungkinan terjadi gejolak di masyarakat sangat besar.

Permasalahan ketersediaan beras memang memerlukan keseriusan pemerintah dalam mengelolanya. Dalam kasus lonjakan harga beras bulan februari ini, permasalahan penyebabnya adalah proses distribusi beras dari produsen ke masyarakat. Pemerintah harus segera mencari solusi agar ketersediaan bahan pokok dalam negeri terpenuhi. Lebih penting lagi, pengeloalaan ketersediaan beras harus menghindarkan pemerintah untuk mengambil langkah impor beras untuk memenuhi permintaan beras didalam negeri.

Pemerintah, dalam hal ini Perusahaan Umum Bulog sebagai BUMN masalah pangan, memang tidak bisa mengontrol keseluruhan distribusi beras.  Dalam proses penyerapan beras di petani, Bulog memiliki tiga saluran untuk menyerap produksi petani yaitu Satgas, Unit Pengolahan Gabah dan Beras (UPGB) dan Mitra Kerja. Ketiga saluran tersebut membeli gabah langsung pada petani dengan patokan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Sedangkan Petani diberi kebebasan untuk menjual produknya, baik ke Bulog maupun ke  pasar umum. Petani memiliki pilihan untuk menjual produknya dengan mengacu pada (HPP) agar petani memilik daya tawar untuk menjual produknya (Bulog.co.id, 2012).

Dari proses penyerapan beras tersebut, pemerintah seharusnya bisa melakukan pengawasan terhadap bulog dan perusahaan besar lain sebagai distributor masyarakat secara ketat. Pengawasan tersebut dilakukan agar pemerintah dapat memastikan persediaan beras secara nasional dan juga terdistribusi dengan merata kepada masyarakat. Pemerintah juga harus mempermudah akses dan perijinan untuk proses distribusi ke daerah-daerah. Selain itu, Pengawasan juga dilakukan agar tidak ada perusahaan-perusahaan yang sengaja menimbun beras agar harga beras mengalami lonjakan. Pemerintah harus serius dan tegas dalam menindak permainan-permainan bisnis yang merugikan masyarakat banyak ini. Serta pemerintah siap siaga untuk melakukan intervensi pasar ketika persediaan beras di pasar tengah menurun.

Dengan pengawasan yang ketat atas proses distribusi dari produsen hingga konsumen tersebut, Pemerintah bisa mengatasi sebagian kecil permasalahan ketahanan nasional. Negeri “Gemah Ripah Loh Jinawi” ini tidak pantas jika masyarakatnya harus mati kelaparan di tengah-tengah lumbung pangan. Keterjangkauan harga beras untuk masyarakat dan keadilan harga untuk petani harus tetap menjadi fokus Pemerintahan Presiden Jokowi dalam upayanya mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, utamanya kedaulatan pangan.