Kajian Bersama “Class for Development Studies”

“Revolusi industri dari awal mampu merubah lanskap sosial, politik, kebudayaan bahkan gaya hidup.” Begitulah ringkasan mukadimah yang disampaikan oleh Muhammad Abdullah Syukrie, Wakil Direktur Eksekutif CIPA dalam kajian sabtu sore kemarin (18/08) di sekretariat CIPA.

CIPA saat ini memang menggelar kajian bersama yang rutin diadakan setiap sabtu sore tiap minggu. Kajian bersama ini diberi nama “Class for Development Studies” yang bertujuan untuk mengkaji isu-isu pembangunan terkini dari beragam perspektif.

Kajian dengan tema “Industrial Development and Political Globalization”  di angkat menjadi tema utama yang dibahas kemarin. Dasarnya adalah pola perkembangan industri terkini yang sudah semakin maju dan canggih perlu dijadikan locus utama pemerintah dalam menentukan arah kebijakan.

Abdullah Syukrie menyampaikan beberapa poin penting mengenai kebijakan industri dan prioritas utama agar pemerintah mampu bersaing di era industri saat ini. Terutama terkait beberapa bidang dimana tingkat kelayakan dan pengaruhnya memiliki probabilitas tinggi untuk dijalankan, yakni Industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik dan kimia.

Ia kemudian menyampaikan bahwa investasi di bidang teknologi dan informasi Indonesia juga masih minim. Beberapa peserta kajian juga ikut menyampaikan beberapa pandangan seperti lemahnya daya tawar pemerintah apabila dihadapkan dengan private sektor.

Adapula yang menyampaikan mengenai potensi Indonesia yang luar biasa tentang labour force, di mana usia produktif penduduk Indonesia di tahun 2045 disebut-sebut memiliki angka produktifitas (bonus demografi). “Sehingga perlu sinergitas pembangunan antara sektor unggulan, misalkan teknologi informasi dan pertanian yang sesuai dengan pola penguasaan pengetahuan generasi muda kita. Karena kita tahu bonus demografi bisa jadi keunggulan kompetitif kita”. kata salah satu peserta.

Abdullah Syukrie pun menimpali dengan beberapa kritisi terutama menyangkut indeks-indeks yang digunakan oleh pemerintah dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. “Perlu kita kritisi apabila pemerintah terlalu mendewakan perihal indeks yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga keuangan dunia. Karena kita punya contoh kasus DI Yogyakarta di mana kesultanan masih kuat di sana. Tak ada pemilihan Gubernur tapi tingkat kesejahteraan masyarakat Jogja justru tinggi di sini.”

Kajian bersama itu kemudian ditutup dengan kesimpulan mengenai pentingnya pengelolaan industri sesuai dengan perkembangan teknologi. “Selain itu pada dasarnya hambatan terbesar sisi aktivitas ekonomi saat ini juga terhalang oleh hambatan-hambatan politik (political constraint), itu juga perlu menjadi fokus perhatian setiap stakeholder.” tutup Abdullah Syukrie sore itu.