Desain Pemilu Untuk Siapa ?

Pilihan atas sistem pemilu adalah salah satu keputusan paling penting bagi demokrasi di mana pun. Dalam hampir semua kasus pilihan atas sistem pemilu tertentu memiliki pengaruh mendalam bagi masa depan kehidupan politik di negara bersangkutan, dan sistem politik – begitu sudah dipilih, seringkali tetap konstan seiring berbagai kepentingan politik mengukuhkan diri di seputar dan merespons insentif-insentif yang ditawarkan sistem tersebut.

Meski begitu, walaupun desain yang sengaja dibuat sudah demikian lazim dijumpai belakangan ini, secara tradisional jarang sekali sistem pemilu dipilih secara sadar dan disengaja. Seringkali pilihan pada dasarnya adalah suatu kebetulan dan hasil dari kombinasi tak lazim dari berbagai situasi politik.

Pilihan sistem pemilu yang diambil boleh jadi membawa konsekuensi yang tidak diduga ketika pilihan-pilihan tersebut diterapkan, disamping berbagai efek yang sudah diperkirakan. Pilihan-pilihan tersebut mungkin bukan selalu yang terbaik bagi kesehatan politik jangka panjang negara yang bersangkutan, dan kadang-kadang bisa mendatangkan konsekuensi merusak bagi prospek demokratisnya.

Keputusan-keputusan untuk mengubah, atau mempertahankan, sebuah sistem pemilu seringkali dipengaruhi oleh satu dari dua keadaan yakni pertama, para aktor politik tidak memiliki pengetahuan dasar dan informasi sehingga berbagai pilihan dan konsekuensi sistem-sistem pemilu yang berlainan tidak sepenuhnya dimengerti. Kedua, atau, sebaliknya, aktor-aktor politik menggunakan pengetahuan mereka tentang sistem pemilu untuk mempromosikan desain-desain yang menurut mereka akan menguntungkan bagi keunggulan partisan mereka.

Realitanya pilihan desain pemilu pada dasarnya lebih merupakan sebuah proses politik, bukan suatu persoalan di mana para ahli teknis independen bisa memberikan satu “jawaban tepat”. Sesungguhnya, pertimbangan keunggulan politis hampir selalu merupakan faktor dalam pilihan sistem pemilu – kadang-kadang bahkan itulah satu-satunya pertimbangan. Kepentingan politis jangka pendek juga sering dapat mengaburkan konsekuensi-konsekuensi jangka panjang sistem pemilu tertentu dan kepentingan sistem politik yang lebih luas.

Mari kita tarik kebelakang diskursus yang terbangun dalam pilihan sistem pemilu pada pembahasan RUU Pemilu di DPR beberapa waktu lalu. DPR hanya berkutat soal pilihan sistem terbuka atau tertutup. Karena perdebatan terfokus pada terbuka atau tertutup, sejumlah unsur sistem pemilu lainnya tidak mendapat perhatian yang mendalam. Hal ini memberikan gambaran bahwa DPR yang memiliki kewenangan untuk menentukan desain pemilu terjebak pada langgam proseduralis berdasar untung dan rugi, bukan pada ranah substansial untuk menciptakan pemilu sebagai instrumen merangkul seluruh elemen masyarakat.

Bukti dari realitas tersebut salah satunya dapat kita lihat dalam pembentukan daerah pemilihan (dapil). Pembentukan daerah pemilihan tidak terlepas dari pengaruh kepentingan politis beberapa oknum elite yang bertujuan melanggengkan kekuasaan dan mengamankan konstituen.

Dari pelaksanaan empat kali pemilu demokratis, isu pembentukan daerah pemilihan kurang mendapatkan perhatian dan pendalaman, baik oleh pembuat undang-undang maupun penyelenggara pemilu, utamanya soal unsur kohesivitas dalam pendapilan. Padahal, unsur kohesivitas ini merupakan kunci untuk menciptakan desain pemilu sebagai instrumen manajemen konflik secara sosio-antropologis.

Problematika Pembentukan Daerah Pemilihan

Berikut beberapa catatan yang dalam pembentukan daerah pemilihan yang secara umum terjadi di Indonesia. Pertama, Garrymandaring yaitu pembentukan dapil yang secara sistematis menguntungkan pihak atau partai tertentu. Konsekuensi dari Garrymandaring adalah tidak terciptanya prinsip integritas kesatuan wilayah. Contoh yang sering disebut untuk Garrymandaring adalah Dapil Jawa Barat III atau Dapil Supermen yang meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur yang melompati wilayah administrasi Kabupaten Bogor.

Kedua, pembentukan dapil yang tidak mencerminkan unsur kohesivitas. Sebagai contoh di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara dipisah dengan Kabupaten Toba Samosir, Samosir dan Humbang Hasundutan. Tapanuli Utara merupakan Kabupaten induk dari pemekaran keempat kabupaten lainnya, mempunyai karakteristik masyarakat yang sama dan sebenarnya memenuhi unsur homogenitas penduduk dan layak disatukan kedalam satu dapil.

Ketiga, tidak menjaga dan melindungi kesamaan kepentingan dari sebuah komunitas masyarakat seperti pemisahan Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat dan Kota Binjai. Di tiga Kabupaten/Kota ini terdapat sebuah komunitas masyarakat Suku Karo yang jumlahnya cukup signifikan namun dalam pembentukan dapil Kabupaten Karo dipisah dengan Langkat dan Binjai.

Mengutip pernyataan Prof. Ramlan Surbakti bahwa kesalahan dalam pembentukan dapil merupakan sebuah bentuk penyimpangan pemilu yang dikategorikan sebagai manipulasi terhadap kerangka hukum pemilu (manipulation of legal framework). Penyimpangan ini menjadi biasa dilakukan sebelum pemilu diselenggarakan (pre-election manipulation). Kesalahan dalam pembentukan daerah pemilihan juga akan melanggar prinsip Parameter Pemilu Demokratik yaitu prinsip kesetaraan antar warga negara.

Pemilu : Instrumen Peredam Konflik Horizontal

Desain Pemilu yang baik, adalah desain yang dibangun berdasarkan kondisi empiris masyarakat. Para penyelenggara pemilu juga perlu melakukan pendekatan sosio-antropologis terhadap dinamika sosial-budaya masyarakatnya.

Asumsinya adalah bahwa demokrasi yang stabil perlu mengakomodir seluruh hak masyarakat. Pemilu bukan hanya berbicara persoalan administratif, melainkan sebuah instrumen demokrasi paling sahih yang dapat menjadi alat seluruh elemen masyarakat menyampaikan aspirasi mereka. Maka dari itu, komponen desain pemilu tidak dapat hanya didasarkan pada kepentingan politis semata, sistem pemilu harus beroperasi sebagai sistem untuk mengelola dan dapat digunakan sebagai alat menyelesaikan konflik.

Dalam problem pembentukan dapil, sebenarnya hal ini merupakan masalah sangat sensitif. Daerah pemilihan merupakan satu komponen sistem pemilu yang mengikat kandidat dan konstituennya. Konstituen di daerah pemilihan dapat menuntut kandidat jika ada komitmen kandidat yang tidak ditepati.

Sebab, daerah pemilihan melahirkan representasi politik konstituen di dalamnya. Maka dari itu, ada banyak komponen pembentukan daerah pemilihan yang harus benar-benar diperhatikan, utamanya soal kohesivitas (sosial-budaya komunitas) masyarakat.

Jika abai terhadap unsur kohesivitas, dapat memunculkan potensi konflik etnis. Di Nigeria misalnya, banyak pemangku kepentingan Pemilu menganggap bahwa sistem di negaranya harus dikaji ulang agar dapat menyelesaikan persoalan etnis yang banyak menimbulkan konflik horizontal.

Persyaratan bagi desain pemilu yang inklusif adalah; Pertama, sistem pemilu itu sederhana untuk dipahami oleh segala unsur pemilih dan sederhana untuk dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu serta peserta pemilu di tingkat operasional. Hal ini pula akan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu serta meningkatkan penerimaan publik terhadap hasil pemilu. Maka dari itu, pemilu esensinya dapat menjadi instrumen manajemen konflik dan mempersatukan masyarakat yang terbagi-bagi menjadi ragam adat-istiadat.

Namun, jika desain pemilu melulu didasarkan kepada kepentingan politis semata, maka tak heran pemilu hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elite yang berkuasa. Pemilu sebagai instrumen demokrasi gagal untuk merangkul seluruh lapisan elemen masyarakat. Bahkan, dampak yang lebih parah adalah penyelenggaraan pemilu dapat menjadi benalu penyulut konflik horizontal dalam masyarakat yang homogen.