Class of Development Studies: Boyongan Ibu Kota

Keterangan Foto: Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Karuniana Dianta A Sebayang (Tengah) Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Nurun Najib (Kanan) Aktivis Adat Yayan Hidayat (Kiri).
Keterangan Foto: Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Karuniana Dianta A Sebayang (Tengah) Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Nurun Najib (Kanan) Aktivis Adat Yayan Hidayat (Kiri).

Pemindahan Ibu Kota akan Tingkatkan Perekonomian

CIPA: Class of Development Studies (2019)

Jakarta, Sabtu (7/9/19), Center for Indonesian Policy Analysis (CIPA) menggelar diskusi publik dengan mengusung tema “Boyogan Ibu Kota: Persiapan dan Dampaknya” yang berlangsung di Kedai Tempo, Utan Kayu, Jakarta Timur sabtu (7/9). Dalam diskusi tersebut CIPA melibatkan akademisi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Karuniana Dianta A Sebayang dan Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Nurun Najib sebagai pembicara.

Akademisi UNJ Karuniana Dianta A Sebayang mengatakan rencana pemindahan ibu kota dapat memberikan pemerataan perekonomian. Menurutnya, ihwal pemindahan ibu kota telah sesuai dengan dasar negara yakni Pancasila pada sila ke 5 (lima).

“Alasan ibu kota pindah secara fundamental adalah pancasila, sila ke 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi,” ujar Karuniana Dianta A Sebayang.

Pria yang akrab disapa Kurnia itu menerangkan wacana pemindahan ibu kota telah lama bergulir. Bahkan, dia mengatakan, pemindahan ibu kota sudah pernah dilakukan.

“Masalah perpindahan ibu kota adalah itu biasa saja. Ibu kota sudah pernah pindah ke Yogja dan Bukit Tinggi,” ucapnya.

Kurnia menjelaskan, banyak pertimbangan yang dilakukan sebelum melakukan pemindahan ibu kota. Pemilihan ibu kita, lanjut dia, juga dipertimbangkan berdasarkan sejumlah kereteria.

“Alasannya, risiko bencana alam minim, pemerataan jumlah penduduk dan ekonomi, persediaan air. Tapi narasainya bukan karena Jakarta, namun masalah negara,” kata Wasekjen GP Ansor itu.

Sejauh ini, dia menjelaskan, Jakarta masih mendominasi perputaran ekonomi Indonesia. Sehingga, dengan perpindahan ibu kota perekonomian dapat lebih merata.

“Peningkatan ekonomi ibu kota baru dapat mendorong peningkatan produk domestik bruto (PDB) dan indeks pembangunan manusia (IPM),” ucapnya.

Akademisi UNUSIA Nurun Najib menjelaskan rentetan rencana pemindahan ibu kota mulai dari masa penjajahan Belanda hingga pemerintahan saat ini. Tahun 1801-1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels pernah berencana memindahkan ibu kota ke Surabaya dan Bandung.

Kemudian pada zaman Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno juga pernah merencanakan pemindahan ibu kota ke Palangkaraya. Pada tahun 1957, Soekarno menindaklanjuti dengan Undang-Undang Darurat Nomer 10 tahun 1957 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah.

“Sukarno juga pernah membentuk tim pemindahan ibu kota ke Palangkaraya. Kemudian, Suharto mewacanakan pemindahan ibukota ke Jonggol tahun 1997,” kata Najib.

Tak sampai berhenti di situ, Najib yang juga Wakil Direktur CIPA itu mengatakan, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga membentuk tim khusus untuk memindahkan ibu kota. Namun, wacana tersebut tak terrealisasi hingga akhir jabatannya.

“SBY juga pernah merencanakan pemindahan ibukota. Jokowi menseriusi pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim),” ujarnya.

Najib menjelaskan, produk domestik bruto (PDB) nasional masih didominasi pulau Jawa. Sehingga, dengan pemindahan ibu kota diharapkan dapat meratakan perekonomian secara nasional.

“Kontribusi PDB nasional disumbang pulau Jawa 58 persen. Sedangkan 28,5 persen Jabodetabek. Sisanya kontribusi di luar jawa,” ucapnya.

Selain itu, pemindahan ibu kita juga dapat mengatasi sejumlah dampak. Mulai dari dampak sosial hingga dampak lingkungan.

“Pemindahan ibukota juga bagian dari upaya penyeimbangan antara subsistem sosial, subsistem alam dan subsistem buatan,” katanya.

Download Ikhtisar Diskusi Pemindahan Ibu Kota di sini