Analisis Dampak Pengurangan Subsidi Listrik Terhadap Perekonomian Nasional

Sebagaimana dilakukan di berbagai negara, selama puluhan tahun pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan subsidi guna mencapai sejumlah sasaran sosial dan ekonomi. Kebijakan ini kerap ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Namun, seiring semakin tingginya kebutuhan lain yang harus diurus oleh pemerintah, menentukan alokasi sumber daya keuangan publik […]

Read More »

Analisa Kebijakan Penentuan Harga Bahan Bakar Minyak di Indonesia

Identifikasi Masalah             Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditi yang sangat penting di Indonesia. komoditi ini merupakan sumber energi terbesar dalam komposisi energi nasional, dan menjadi sumber energi primer. Pada tahun 2013, penggunaan BBM mencapai 34% dari total penggunaan sumber energi nasional (Pusdatin ESDM, 2014:20). Besarnya konsumsi terhadap BBM tersebut merupakan ketergantungan yang tinggi masyarakat […]

Read More »

Kebijakan Pemerintah Indonesia Untuk Kesejahteraan Penduduk Usia Lanjut

Latar Belakang Dalam kehidupan manusia, usia seseorang akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Manusia umumnya berkembang dari usia bayi, dewasa, tua, hingga akhirnya meninggal dunia. Menurut Sumiati Ahmad Mohamad (Erna Mutiara, 2003) usia manusia diklasifikasikan sebagai berikut: 0 – 1 tahun merupakan masa bayi; 1 – 6 tahun merupakan masa pra sekolah; 6 – […]

Read More »

Kebijakan Daging Sapi di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi penduduk besar dan menempati urutan ke -4 di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta penduduk. Pemenuhan gizi dari seluruh penduduk di Indonesia merupakan sebuah kewajiban untuk menunjang kesehatan warganya. Salah satu makanan yang mengandung gizi dapat diperoleh dari daging sapi. Daging sapi merupakan makanan yang mengandung […]

Read More »

Membangun Perencanaan Pembangunan Desa yang Berlandaskan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Berkualitas (Good Governance)

Policy paper ini dilatar belakangi oleh adanya konsekuensi dari penyerahan dan pendelegasian kekuasaan yang lebih luas kepada desa atas amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengharuskan kesiapan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa. Dari bukti-bukti yang ditemukan, pemerintah desa masih belum siap untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan desa. Policy […]

Read More »