Bedah Buku Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme -Teori dan Praktik-

Analisis kebijakan publik memegang peranan penting dalam dalam tata pemerintahan. Sifatnya  yang kontekstual, berorientasi pada pemecahan masalah  dan multi disipliner menjadi alasan kenapa analisis kebijakan public mengemuka sebagai proses yang tak boleh terlewatkan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip kebijakan public, tindakan pemerintah akan semakin dekat dengan realita kebutuhan masyarakat. Karena alas an inilah, profesi analis kebijakan public semakin dirasa penting di tengah pusaran tata pemerintahan.

Karena pentingnya posisi analis kebijakan tersebut, pemerintah merumuskan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Publik (JFAK). Regulasi ini secara khusus memosisikan analisis kebijakan publik sebagai profesi yang mandiri dan wajib memiliki kompetensi khusus.

Meski demikian, realita tak sejalan dengan cita-cita Permen PAN-RB Nomor 45 Tahun 2013. “Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah lemahnya pijakan dan peranti konseptual dalam disiplin kebijakan publik secara komprehensif dan buku ini berusaha untuk menjawab masalah tersebut,” ungkap Fadillah Putra, penulis buku Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme -Teori dan Praktik-.

Dalam bukunya, Dewan Pakar Center for Indonesian Policy Analysis (CIPA) menjelaskan bahwa proses transformasi kelembagaan di indonesia relatif berjalan lambat sejak reformasi 1998.

 “Hadirnya buku ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada penguatan visi dan kerangka operasional dalam kerangka percepatan reformasi kelembagaan,” ucap Anwar Sanusi (Sekjen Kemendes PDTT), yang juga menjadi salah satu penulis buku. Sanusi juga mengamini bahwa akselerasi reformasi kelembagaan pemerintahan memang perlu dilakukan untuk menciptakan kebaikan bersama.

KLIK DI SINI UNTUK MENGUNDUH IKHTISAR BEDAH BUKU