Background

Sejarah Pendirian

Center For Indonesian Policy AnalysisCIPA” merupakan Perkumpulan yang berdiri pada tanggal 6 April 2016 di Jakarta. Berdirinya perkumpulan ini berawal dari inisiatif beberapa pemuda dengan berbagai latar belakang pendidikan yang prihatin atas kondisi negara Indonesia. Keprihatinan itu muncul karena lemahnya penegakkan hukum di Indonesia, kondisi masyarakat yang tidak kunjung sejahtera, stabilitas politik tidak terjaga dengan baik, stagnasi pertumbuhan ekonomi, dan iklim persaingan usaha yang tidak kondusif.

Atas dasar keprihatinan itulah Center For Indonesian Policy Analysis (CIPA) dibentuk dengan komitmen untuk menyediakan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat diambil pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan secara efektif dan efisien. Selain itu tidak menutup kemungkinan untuk mengkritik pemerintah terkait dengan kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya.

Dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dengan berbagai ahli di bidang Politik, Hukum, Ekonomi, Sosial, Pertanian, dan Teknik, Center For Indonesian Policy Analysis (CIPA) memiliki keyakinan yang kuat untuk dapat berkontribusi secara maksimal dalam mempercepat pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan

 CIPA bergerak dalam bidang analisa dan rekomendasi kebijakan praktis di berbagai bidang yang dapat digunakan oleh para pengambil keputusan di lembaga pemerintahan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif), dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat di Indonesia.

Tujuan dibentuknya Center For Indonesian Policy Analysis adalah untuk berperan nyata dalam pembangunan hukum dan kebijakan publik di Indonesia serta memberikan sumbangsih pemikiran demi terbentuknya iklim usaha yang kondusif dan pembangunan nasional secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai Organisasi yang bersifat otonom dan non profit (Nirlaba), Center For Indonesian Policy Analysis  dalam setiap kegiatannya didukung penuh oleh masyarakat untuk menjamin netralitas dan kemandirian hasil analisa kebijakan yang dilakukan. Sehingga jalannya kegiatan organisasi berasaskan nilai-nilai profesional, berintegritas, inklusif dan mandiri.